Integritas dipaksakan
Perwakilan BPS Hermawati berbagi pengalamannya saat melakukan survei ini. Ia menceritakan, ada suatu institusi yang mengumpulkan pegawainya agar jawaban hasl survei seragam. Hal ini, menurutnya tidak efektif dan menutupi hasil sebenarnya.
Selain itu, ada juga perbedaan jawaban responden apabila yang mengadakan survei itu BPS dan KPK dengan hasil survei BPS secara tersendiri. "Pertama KPK dan BPS jawabannya normatif, lalu KPK namanya diumpetin (dalam survei) yang (namanya) muncul BPS saja itu mending hasilnya,” terang Hermawati.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan ada dua jenis integritas. Pertama, ada pada diri orang tersebut. Kedua, integritas dipaksakan. Saat ini, ia lebih cenderung berpendapat lebih banyak integritas yang memang harus dipaksakan.
"Ada seorang pengusaha dia bilang kalau di Singapura saya tidak berani tidak bayar pajak walau jumlahnya tinggi. Sedangkan kalau di Indonesia bayar pajak rugi, karena pasti diminta juga (oleh oknumnya). Akhirnya terjadi kolusi pemungut pajak dengan pengusaha," ujarnya.
Basaria berharap ada upaya paksa para instansi baik itu Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara maupun Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai otoritas kepada Pemerintah Daerah. Untuk Kementerian Keuangan contohnya, harus bisa melakukan upaya paksa kepada instansi yang tidak mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar tidak diberikan anggaran.
"Harus ada upaya paksa, andai di Kemenkeu yang tidak WTP tidak berikan uang (anggaran), mau enggak Kemenkeu berani seperti itu, kira-kira berani enggak Bu? Boleh juga kita bikin seperti itu. Dari Kemendagri misalnya, lakukan upaya paksa, tidak mungkin daerah bisa bekerja tanpa adanya uang," lanjutnya.
Salah satu perwakilan Kemenkeu yang hadir dalam pemaparan ini langsung memberikan respon terhadap ajakan Basaria. "Nanti kalau begitu mereka enggak gajian, malah repot apa yang disampaikan Bu Basaria itu kami sudah becandain pada 2012 lalu," terangnya.