Dalam sesi wawancara calon lainnya, Prof Waty Suwarty Harjono menegaskan jika dia terpilih sebagai hakim agung, dirinya akan mengedepankan atau mendahulukan nilai kepastian hukum, selain nilai keadilan dan kemanfaatan hukum ketika menangani perkara
“Saya akan mendahulukan kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dibarengi nilai keadilan dan kemanfaatan,” kata Waty saat menjawab pertanyaan salah satu panelis, Johanes Djohansyah.
Ia juga mengaku motivasinya menjadi hakim agung merupakan panggilan hati secara tiba-tiba. “Tiba-tiba saja hati saya tergerak, mau mencalonkan diri sebagai calon hakim agung,” kata kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta ini.
Kemanusiaan dan Kedinasan
Sementara itu, Sumardijatmo berpesan bahwa seorang hakim seyogyanya harus bisa membedakan hubungan kemanusiaan dan kedinasan. Hubungan kemanusiaan yang dimaksud Sumardijatmo meliputi hubungan pribadi, keluarga, dan kemasyarakatan.
“Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, seharusnya bisa membedakan hubungan kemanusiaan dan kedinasan, dalam arti hubungan pribadi, keluarga, kemasyarakatan sehari-hari bisa menerapkan budaya tepo seliro atau ewuh pakewuh,” papar hakim yang sempat menjadi PNS Kementerian Keuangan ini.
Mendengar jawaban itu, Imam memberi pandangan bahwa orang Jawa dianggap tidak cocok atau kurang pas jika menjadi hakim karena adanya budaya ewuh pakewuh itu. Menurut Sumardijatmo, budaya tepo seliro (tenggang rasa) dan ewuh pakewuh (menjaga hubungan baik) yang dikenal dalam masyarakat Jawa sudah saatnya ditinggalkan dalam hubungan kedinasan di kalangan aparat peradilan.
“Budaya itu, seharusnya dihilangkan dalam hubungan kedinasan di kalangan hakim. Ini akan mengganggu kemandirian hakim. Makanya, hakim harus bisa memilah-milah ketika menerapkan budaya itu,” sarannya.