Terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur berharap ada upaya terobosan dan sosialisasi yang baik untuk menjaring calon hakim dan calon hakim agung. Dia mengaku pihaknya pernah mencoba menerapkan metode jaring lulusan terbaik fakultas hukum.
“Dulu kita sudah ada kerja sama dengan 5 perguruan tinggi negeri ternama agar yang masuk rangking 5 besar bisa diterima sebagai calon hakim. Tetapi, tetap saja tidak banyak yang berminat menjadi hakim,” kata Ridwan.
Meski begitu, kerja sama untuk menjaring calon hakim dengan perguruan tinggi akan dilanjutkan lagi dengan jumlah fakultas hukum yang lebih banyak. “Emang sulit mencari calon hakim yang berkualitas, kita saja tahun lalu mencari hakim ad hoc sulit, dari 467 peserta yang ikut tes, hanya 4 yang layak diluluskan. Tahun ini masih proses,” ujarnya.
Peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil menilai peran fakultas hukum hampir tidak ada sama sekali dalam mencetak bibit calon hakim, kecuali hanya sebagai pencetak sarjana hukum. “Seharusnya peran fakultas hukum bisa lebih dari itu, seperti mempersiapkan bakal calon hakim,” kata Arsil.
Karena itu, Arsil menyarankan agar perlu ada kerja sama antara MA, KY, dan beberapa perguruan tinggi dalam rangka menyiapkan bakal calon hakim yang berkualitas. Misalnya, membuat program kekhususan yang fokus mendidik mahasiswa yang ingin menjadi calon hakim. Jika perlu, mahasiswanya diseleksi terlebih dahulu dan jika lulus mendapatkan beasiswa.
“Sejumlah mahasiswa yang lulus dari program ini langsung direkrut jadi calon hakim untuk ikut pendidikan dan pelatihan calon hakim,” usulnya.