Rapor tahun lalu
Berkali-kali Anwar berkoar, lantaran tersandung meja pajak itulah, BPK tak leluasa mengaudit. Akibatnya, laporan keuangan pemerintah disclaimer. Hal ini juga menimpa laporan keuangan pemerintah pusat 2006. Dari 82 organisasi kementerian negara atau lembaga, hanya 6 instansi yang memperoleh wajar tanpa perkecualian (unqualified), 39 wajar dengan perkecualian (qualified), serta 37 disclaimer. Sedangkan BP Migas memperoleh opini terburuk, tidak wajar (adverse). BP Migas ketiban duri itu lantaran pengelolaan cost recovery yang amburadul.
Keuangan daerah juga masih meninggalkan borok -dari total 362 laporan. Hanya tiga instansi daerah yang beroleh opini unqualified (Kabupaten Pontianak, Sambas, dan Kota Surabaya). Lalu ada 284 lembaga yang beroleh pendapat wajar dengan perkecualian. Lantas pendapat tak wajar untuk 19 instansi, dan 56 lembaga tak beroleh pendapat (disclaimer).
Ada beberapa contoh unik di berbagai daerah. Di Kabupaten Aceh Timur, terdapat ketekoran kas daerah Rp106,62 miliar. Di Kabupaten Purwakarta, terdapat kuitansi fiktif biaya makan-minum harian Sekda senilai Rp11,86 miliar. DI Kabupaten Cilacap, terdapat pengalihan hak guna bangunan kepada pihak ketiga yang merugikan keuangan daerah Rp33,02 miliar.
Di BUMN, tahun lalu BPK mengaudit 9 perusahaan plat merah. Empat di antaranya, PT Inti, PT Jasindo, PT Indofarma, PT Bank Ekspor Indonesia, mengantongi opini unqualified. Setengah strip di bawahnya, ada PT Peruri dan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang mendapat opini wajar tanpa perkecualian dengan paragraf penjelasan. Ranking dua ditempati PT PAL dan PT PNRI yang mmperoleh pendapat wajar. Sedangkan Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berkali-kali memperoleh disclaimer.
Meski tergolong bagus, BPK punya dua catatan tersendiri buat MNA. Pertama, soal sewa guna (leasing) armada dari perusahaan Paman Sam, AF Aerospace yang tidak sesuai perjanjian sewa. Akibatnya, si burung besi terbebani biaya sewa yang tak efisien karena tidak dioperasikan, senilai AS$3,01 juta (setara Rp27,16 miliar). Kedua, MNA disuntik penyertaan modal negara (PMN atau divestasi negatif) sebesar Rp75 miliar. Namun 63,83% dari dana tersebut digunakan melenceng dari tujuan semula.
Selama 2004 hingga kini, BPK sudah memeriksa 36.009 temuan. Sayang, baru 24% atau 13.182 temuan yang baru ditindaklanjuti. Sisanya, 22.818 temuan, belum selesai ditindaklanjuti oleh auditee (entitas yang diperiksa).