Yasonna pun mengakui salah satu permasalahan utama di instasinya berada pada bidang pemasyarakatan. “Saya mengucapkan terima kasih atas kritik dari masyarakat soal pembenahan Lapas. Karena di Kemenkumham diakui permasalahan selalu datang dari Ditjen Pemasyarakatan,” tuturnya.
Alasan pejabat Kanwil dicopot
Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian penangkapan Kalapas Sukamiskin berakibat pejabat di jajaran Kanwil Kemenkumham dicopot. Alasannya, kata Sri Puguh, setiap jajaran pejabat di Kanwil Kemenkumham bertanggung jawab memantau kinerja pegawainya. Jadi tidak hanya menyalahkan jajaran petugas di lapangan.
“Karena mengontrol kinerja jajaran di bawahnya adalah tugas Kakanwil dan Kepala Divisi Pemasyarakatan di Jawa Barat,” ujarnya.
Sedangkan soal supaya warga binaan kasus korupsi yang ditempatkan di sel yang berbeda agar mencegah tidak adanya rasa eksklusif warga binaan korupsi saat menjalankan masa pidananya. Sri Puguh melanjutkan beberapa waktu lalu, pihak Ditjen Pemasyarakatan sudah mengirimkan surat kepada KPK supaya penempatan warga binaan korupsi tidak berada di dalam satu tempat Lapas. “Supaya tidak ada ekslusivisme,” harapnya.
Pihaknya juga sedang menyusun untuk mengubah jaringan listrik di setiap Lapas se-Indonesia supaya tidak ada barang-barang elektronik masuk. Seperti ketika melakukan sidak di Lapas Sukamiskin ditemukan fasilitas barang/alat elektronik, dispenser, pemanas nasi, dan alat komunikasi yang tidak boleh masuk di dalam Lapas.
Seperti diketahui, Sri Puguh melakukan sidak di Lapas Sukamiskin usai terjadinya OTT pada pada Minggu malam hingga Senin dini hari kemarin. Dalam sidak tersebut diketahui adanya sejumlah fasilitas mewah terpidana korupsi lain yaitu di ruang tahanan Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS. Di sel tersebut ditemukan adanya alat olahraga sepeda statis, lemari es, hingga toilet duduk.