“Pihak HRD menyatakan dalam beberapa kali pertemuan bahwa mereka (Wiwik dan Asih, red) adalah karyawan Blue Bird. Tanggal 12 Desember anjuran Disnakertrans Tangerang Selatan, bahwa mereka adalah pekerja BIS,” ungkapnya.
Dijelaskan Sari, apa yang menimpa Wiwik dan Esa sebenarnya bukan satu-satunya masalah ketenagakerjaan yang terjadi di BIS. Masalah lainnya seperti perlakuan diskriminatif antara pekerja lokal dengan pekerja asing, atau upaya pemberangusan hak berserikat. Sari mencontohkan kasus yang dialaminya sendiri atau Asih Lavivaty, sekretaris Serikat Pekerja yang tengah berproses di Pengadilan Hubungan Industrial Serang.
“Hak untuk berserikat dijamin oleh undang-undang, tapi dalam praktiknya banyak sekali dilanggar dan itu terjadi di yayasan The British International School,” tuding Sari.
Sebelum dipecat dengan alasan akan di-outsourcing, Sari bekerja di BIS sebagai manajer makanan dan gizi. Kasus pemecatan ini sempat bergulir ke Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi Sari kalah. Kini, dia tengah menanti putusan Mahkamah Agung yang belum juga terbit.
Menurut Sari, Serikat Pekerja telah berupaya ‘melawan’ tindakan manajemen BIS dengan melapor ke bagian pengawasan di Disnakertrans Tangerang Selatan. Namun, laporan yang disampaikan tahun 2009 itu tidak direspon. Upaya lainnya adalah menggelar aksi unjuk rasa di lokasi kerja maupun instansi pemerintah, dan melapor ke Polda Metro Jaya. Serikat Pekerja bahkan juga sudah mengadu ke Komnas HAM.
Komisioner Komnas HAM Johny Nelson Simanjuntak mengatakan ada dugaan manajemen BIS telah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran tersebut setidaknya terkait hak mendapat pekerjaan atau hak berserikat. Johny menegaskan Komnas HAM akan menindaklanjuti pengaduan Serikat Pekerja BIS.
“Mereka (pekerja, red) mengalami dugaan pelanggaran hak-hak atas pekerjaan. Komnas HAM sudah menyampaikan surat ke kepala dinas tenaga kerja juga kepada kepala sekolah British International School tapi hingga kini belum ada respon,” tutur Johny.
Ditambahkan Johny, Komnas HAM juga akan memantau kebebasan berserikat yang diterapkan di BIS. “Kita kawal dulu gerakan-gerakan mereka ini supaya kebebasan berserikatnya tidak diganggu. Lalu proses persidangan di pengadilan akan kita kawal,” pungkasnya.
Upaya hukumonline mengkonfirmasi persoalan ketenagakerjaan ini kepada pihak BIS, sayangnya tidak membuahkan hasil. Elvira Sari, dari bagian sumber daya manusia, menolak berkomentar. “Saya sedang meeting, mungkin lain kali kita atur waktunya,” kata dia kepada hukumonline, Rabu (18/1).