“Cemaran dalam bahan baku itu sebenarnya bisa hilang jika menggunakan proses pemurnian yang tinggi (sehingga layak untuk kebutuhan farmasi dan obat, red), tapi harganya memang tinggi. Hal ini yang menyebabkan penggunaan secara ilegal bisa terjadi,” kata Penny dalam konferensi pers, Kamis (27/10/2022).
Kedua, Penny mengingatkan kewajiban industri, khususnya farmasi dan obat untuk menegakan kendali mutu (quality control). Ketentuan tentang Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan BPOM harus dipatuhi. Dalam ketentuan itu mengatur misalnya industri yang menerima bahan baku harus meyakini bahan tersebut aman dan tidak ada pencemarnya. Bahkan jika diperlukan menyambangi produksi bahan baku tersebut. Pada prinsipnya pengawasan obat sangat ketat mulai dari bahan baku yang digunakan.
Ketiga, selama ini belum ada standar baik nasional dan internasional tentang batas cemaran EG/DEG dalam produk jadi. Standar atau batas cemaran itu hanya ada untuk bahan baku. Akibatnya, BPOM tidak punya landasan (kewenangan) untuk mengecek cemaran EG/DEG dalam produk jadi seperti obat sirop. Oleh karena itu, dia mengusulkan Kementerian Kesehatan untuk memasukan standar cemaran EG/DEG itu dalam Farmakope Indonesia.
“Sehingga ke depan BPOM bisa mengawasi cemaran ini pada produk jadi,” ujar Penny.
Keempat, pengawasan salah satunya pada tahap post market. Penny menyebut sistem farmakovigilans dimana ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, maka tenaga kesehatan bisa melaporkan secepatnya data dan obat yang digunakan pasien. Dengan pelaporan itu, BPOM bisa menelusuri apakah penyebab sakit atau kematian itu akibat obat atau bukan.