PT Bank BNI Syariah memutuskan menempuh keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Bank ini juga menuding Komisi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sidang atas upaya keberatan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
Sebagaimana ditulis dalam berkas keberatan, sengketa informasi berawal pada 19 Januari 2012. Kala itu, PT Rolika Caterindo mengajukan permohonan informasi verifikasi jaminan suatu perusahaan ke BNI Syariah. Permohonan itu ditolak sehingga berbuntut sengketa informasi publik. Rolika membawa kasus ini ke Komisi Informasi Pusat.
Dalam proses sidang di KIP, BNI Syariah memakai ‘amunisi’ Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. BNI Syariah mengklaim tak bisa dikualifikasi sebagai Badan Publik apalagi BUMN yang dibebani kewajiban memberikan informasi publik.
Perwakilan BNI Syariah berargumen bahwa perusahaannya adalah Bank Umum Swasta yang hanya tunduk pada tiga regulasi, yaitu UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ahli yang didatangkan BNI Syariah juga memperkuat argumen itu dengan menyatakan BNI Syariah adalah bank swasta nasional, sedangkan BNI (Persero) Tbk adalah BUMN.
Status BNI Syariah juga diperkuat dengan Surat Keterangan dari Kementerian BUMN tertanggal 31 Agustus 2012. Surat keterangan tersebut menyatakan BNI Syariah bukanlah BUMN karena modalnya sebagian besar tidak dimiliki oleh negara, melainkan oleh BNI sehingga tidak ada penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan di dalam anak perusahaan BUMN.
Majelis komisioner KIP menepis argumen termohon, dan menyatakan Komisi berwenang memeriksa permohonan. Majelis komisioner dipimpin Amiruddin, pada 18 Desember 2012, memutuskan memerintahkan BNI Syariah untuk memberikan dokumen yang diminta pemohon.
Putusan itu dinilai BNI Syariah menyalahi aturan. “Ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 UU KIP,” tulis kuasa hukum BNI Syariah, Bayu Septian dalam permohonan keberatannya.