“Kami tekankan sekali lagi bahwa seorang legal counsel tugas Kenny hanya untuk memberikan penjelasan terhadap permintaan atasan (direksi) sebagaimana mengartikan isi kontrak. Seorang legal counsel bukan decision maker, Kenny hanya memberikan advis hukum,” lanjut Fredrik.
Seperti diketahui, Kenny adalah in-house counsel di PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES). Persoalan ini bermula ketika ia menjalankan tugasnya memberikan nasihat hukum kepada pimpinan perusahaan. Namun, Kenny justru dianggap melakukan penggelapan oleh PT Energi Maju Abadi (EMA), sebuah perusahaan yang merupakan rekan/partner bisnis PT EEES dan dilaporkan dengan ancaman Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Fredrik menilai yang diuraikan dalam dakwaan adalah kabur dan tidak jelas. Tidak mungkin bagi seorang yang bukan pengambil keputusan dan hanya seorang in-house counsel, kemudian mengambil alih tanggung jawab direksi untuk bertanggung jawab atas keputusan perseroan.
Mengenai hal ini, Fredrik dan tim telah menyampaikan nota keberatan kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ia juga menyampaikan keberatan soal penggelapan yang dituduhkan kepada Kenny bahwa Kenny mendapatkan jutaan dollar dari transaksi dalam persoalan tersebut.
“Tidak ada penambahan kekayaan yang Kenny punya. Kenny tidak menerima benefit pribadi dari kasus ini,” tegas Fredrik.
Atas kejadian ini, Fredrik mengatakan banyak dukungan dan bantuan yang diberikan baik itu oleh Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), advokat senior, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (ILUMNI FH UNPAR) hingga deretan kantor hukum yang mendukung Kenny.
“Banyak tanggapan dari kalangan profesional hukum dan akademisi hukum, kami senang mendapat banyak dukungan untuk Kenny,” kata dia.
Meski begitu, Fredrik menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan yakin Kenny tidak bersalah dan dakwaan jaksa tidak bisa dibuktikan. Ditambah, banyak pihak yang mengawal kasus tersebut dan memberikan dukungan moril kepada Kenny. Ia juga telah menerima banyak sahabat peradilan atau amicus curiae untuk kasus ini.
“Kasus ini harus menjadi perhatian hakim dan jaksa. Hukum di Indonesia harus ditegakkan dengan berdasarkan hukum, bukan melanggar hukum. Kasus ini akan jadi preseden buruk jika Kenny dihukum hanya karena memberikan opini hukum.”