Dewi Fortuna rupanya tidak lagi memihak kepada PT Dayaindo Resources International Tbk. Pasalnya, emiten dengan kode perdagangan KARK ini mengalami kekalahan bertubi-tubi setelah berhasil mengelak dari permohonan pailit dari SUEK AG pada 19 Juli 2012.
Pasca kemenangan tersebut, KARK gagal mencetak 'skor' terkait perkara permohonan pembatalan arbitrase Internasional yang dimohonkan KARK melawan SUEK AG. Perusahaan asal Swiss ini berhasil menjegal KARK pada putusan sela yang dibacakan 31 Oktober 2012.
Gagal menghadapi SUEK AG, KARK mengalami kekalahan telak atas perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Senin (3/12). Alasan KARK untuk mengelak dengan menyatakan perseroan hanya guarantor dari anak perusahaannya, PT Daya Mandiri Resources Indonesia d/h PT Risna Karya Wardhana Mandiri tak berdaya menyelamatkannya. Majelis hakim yang diketuai Agus Iskandar ini tetap mengabulkan permohonan PKPU tersebut.
Majelis berpendapat lain. KARK sebagai corporate guarantor dapat dimohonkan PKPU bersama-sama dengan anak perusahaannya. Syaratnya, apabila KARK telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan tertanggal 90 November 2008. Perjanjian tersebut menyatakan penjamin setuju melepaskan hak istimewanya dengan memberikan hak kepada bank untuk tidak menyita dan menggunakan harta benda debitur terlebih dahulu melunasi pinjaman.
Pertimbangan majelis juga diperkuat dengan Pasal 1832 KUHPerdata dan pendapat ahli hukum perdata Johannes Johansyah. Menurut Johannes Johansyah, berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdata, penanggung dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara tanggung renteng apabila penanggung telah melepaskan hak-hak istimewanya.
“Karena telah melepaskan hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 KUHPErdata, penanggung dapat ditarik bersama Termohon I (PT Daya Mandiri Resources Indonesia d/h PT Risna Karya Wardhana Mandiri) secara tanggung renteng,” sebut Ketua Majelis Hakim Agus Iskandar, Senin (3/12).
Setelah menilai KARK dapat ditarik sebagai pihak termohon PKPU, majelis menilai perseroan bertanggungjawab terhadap secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban anak perusahaannya. Yaitu, PT Daya Mandiri Resources Indonesia d/h PT Risna Karya Wardhana Mandiri. Adapun utang yang dibuat anak perusahaannya berasal dari pinjaman rekening koran dan pinjaman berjangka.