Salah satu kebijakan jangka pendek yang dilakukan BI dan pemerintah adalah terkait dengan penanganan importasi, pendalaman pasar valas dan pengendalian inflasi. “Sebelumnya kita juga sudah melakukan pengaturan suku bunga, nilai tukar rupiah agar sesuai fundamental dan kita juga sudah banyak melakukan kebijakan jangka pendek terkait pendalaman pasar valas,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII Harry Azhar Aziz mengatakan, kebijakan paket yang dikeluarkan pemerintah, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak memiliki fokus jangka pendek dalam menangani gejolak nilai tukar yang terjadi. Seluruh kebijakan yang dikeluarkan tersebut lebih kepada penguatan fiskal yang dampaknya baru terasa dalam jangka panjang.
“Masalahnya ekpektasi pasar yang satu sampai dua bulan ini belum tentu bisa terkendali,” kata politisi dari Partai Golkar itu di Jakarta, Senin (26/8).
Untuk penanganan dalam jangka pendek, lanjut Harry, seharusnya para stakeholder itu fokus dalam upaya menjaga ketersediaan likuiditas dollar, memperbaiki level ekspektasi dan menutup wilayah spekulan. Menurutnya, langkah-langkah ini yang belum terlihat dari paket kebijakan yang dikeluarkan oleh para stakeholder.
Untuk BI sendiri misalnya, kata Harry, dapat melakukan intervensi dengan menyiram dollar ke pasar. Jika dilihat dari angka cadangan devisa yang berada pada posisi AS$92,7 miliar dinilai masih cukup untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan asumsi angka tersebut akan bertambah seiring penerimaan hasil ekspor sebesar AS$7,5 miliar tiap bulannya.
Terkait pembayaran utang luar negeri swasta, stakeholder juga bisa melakukan komunikasi intensif dengan pihak kreditur agar terdapatnya penjadwalan ulang pembayaran yang akan jatuh tempo pada akhir tahun ini. Dari catatan BI, rencana pembayaran utang luar negeri swasta sebesar AS$22,266 miliar.
“Sebagian itu kan bisa dilakukan reschedulling ulang,” pungkasnya.