Bank Indonesia (BI) akan meninjau seluruh instrumen moneter yang dimilikinya. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, peninjauan ini bertujuan untuk mengkaji sejumlah aspek ekonomi yang dianggap mempengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
“Nanti dalam Rapat Dewan gubernur, kami akan me-review instrumen yang kami miliki, misalnya suku bunga dan pendalaman pasar valuta asing,” kata Perry di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu (28/8).
Tujuan tinjauan ini, kata Perry, agar bisa mengambil kebijakan jangka pendek dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya dengan cara tetap berada di pasar agar volatilitas rupiah tetap sesuai dengan fundamental ekonomi. “Kami akan meninjau ekonomi kita, laju inflasi dan bagaimana kegiatan ekspor dan impor serta kondisi perbankan maupun kedalaman pasar keuangan,” katanya.
Fokus lain yang akan ditempuh BI, kata Perry, dilakukan berbagai inisiatif terkait pengelolaan modal asing yang masuk dan sejumlah langka makroprudensial. Tujuan utama dari fokus ini adalah mempertahankan fundamental perekonomian di dalam negeri.
Selain itu, lanjut Perry, BI juga akan mengupayakan untuk mengurangi current account defisit. Pengurangan ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi rupiah sehingga tekanan yang ada dapat terkikis dan kondisi perekonomian bisa lebih stabil. Menurutnya, dampak dari ketidakpastian ekonomi global sudah mengarah pada perekonomian di dalam negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Perry membantah anggapan bahwa lima kebijakan yang ditempuh BI untuk menanggulangi merosotnya nilai rupiah tak bersifat jangka pendek. Menurutnya, lima kebijakan yang dikeluarkan BI tersebut sudah mencakup penanganan jangka pendek, menengah dan panjang.
“Kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah, ada yang jangka menengah, panjang dan jangka pendek. Tidak benar kalau semuanya jangka menengah dan panjang, ada juga yang jangka yang pendek,” tutur Perry.
Salah satu kebijakan jangka pendek yang dilakukan BI dan pemerintah adalah terkait dengan penanganan importasi, pendalaman pasar valas dan pengendalian inflasi. “Sebelumnya kita juga sudah melakukan pengaturan suku bunga, nilai tukar rupiah agar sesuai fundamental dan kita juga sudah banyak melakukan kebijakan jangka pendek terkait pendalaman pasar valas,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII Harry Azhar Aziz mengatakan, kebijakan paket yang dikeluarkan pemerintah, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak memiliki fokus jangka pendek dalam menangani gejolak nilai tukar yang terjadi. Seluruh kebijakan yang dikeluarkan tersebut lebih kepada penguatan fiskal yang dampaknya baru terasa dalam jangka panjang.
“Masalahnya ekpektasi pasar yang satu sampai dua bulan ini belum tentu bisa terkendali,” kata politisi dari Partai Golkar itu di Jakarta, Senin (26/8).
Untuk penanganan dalam jangka pendek, lanjut Harry, seharusnya para stakeholder itu fokus dalam upaya menjaga ketersediaan likuiditas dollar, memperbaiki level ekspektasi dan menutup wilayah spekulan. Menurutnya, langkah-langkah ini yang belum terlihat dari paket kebijakan yang dikeluarkan oleh para stakeholder.
Untuk BI sendiri misalnya, kata Harry, dapat melakukan intervensi dengan menyiram dollar ke pasar. Jika dilihat dari angka cadangan devisa yang berada pada posisi AS$92,7 miliar dinilai masih cukup untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan asumsi angka tersebut akan bertambah seiring penerimaan hasil ekspor sebesar AS$7,5 miliar tiap bulannya.
Terkait pembayaran utang luar negeri swasta, stakeholder juga bisa melakukan komunikasi intensif dengan pihak kreditur agar terdapatnya penjadwalan ulang pembayaran yang akan jatuh tempo pada akhir tahun ini. Dari catatan BI, rencana pembayaran utang luar negeri swasta sebesar AS$22,266 miliar.
“Sebagian itu kan bisa dilakukan reschedulling ulang,” pungkasnya.