Belum lama ini Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Edaran BI No. 15/3/DPM perihal Pembelian Valuta Asing (Valas) terhadap Rupiah kepada Bank. SE ini terbit pada tanggal 28 Februari 2013 lalu dan rencananya berlaku pada 1 Mei mendatang. Belum genap dua bulan diterbitkan, SE ini dikritik Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA).
Setidaknya ada tiga poin keberatan yang diajukan APVA terkait kebijakan tersebut. Pertama, mengenai penyampaian data konsumen pedagang valas ke pihak perbankan. Menurut APVA, cara ini berpotensi mematikan bisnis pedagang valas lantaran perbankan memiliki akses ke konsumen.
Keberatan kedua mengenai pembatasan maksimum pembelian valas sebesar AS$100 ribu perbulan oleh pedagang valas. Menurut APVA, ketentuan ini dinilai tak adil bagi para pedagang karena berpotensi mengkerdilkan para pedagang valas untuk meluaskan bisnisnya. Terlebih, selama ini para pedagang valas mengembangkan bisnisnya tidak dari pihak ketiga. Tak seperti bank yang bisa menggunakan dana nasabahnya.
Sedangkan keberatan ketiga terkait penyebutan perdagangan valas yang seakan menjadi instrumen spekulan pasar valas. Padahal, jika melihat data omzet transaksi jual beli yang dilakukan pedagang valas itu lebih kecil daripada bank.
Terkait keberatan-keberatan ini, BI akan mempertimbangkannya. Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI Hendar mengatakan, setiap ketentuan yang akan dikeluarkan, harus bisa diaplikasikan ke masyarakat.
“Jadi kita sudah diskusi dengan asosisasi, dan ada beberapa masukan. Masukannya bisa kita pertimbangkan,” ujarnya seusai menghadiri pelantikan Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur BI di Gedung Mahkamah Agung, Senin (15/4).
Pertimbangan yang akan dilakukan, kata Hendar, mengenai jumlah valas yang perbulannya seharusnya tak dibatasi. Menurutnya, asosiasi mengatakan setiap bulan tak ada ukuran pasti berapa jumlah valas yang dilakukan pedagang.