“Semua orang terlihat jalan kaki, bus tidak ada sama sekali. Kami semua jalan. Rumah saya di Bendungan Hilir,” kata Sukma mengenang. Ia menyaksikan ban terbakar yang berserakan sepanjang rute perjalanannya. Sukma Violetta baru akan memasuki usia 10 tahun saat Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) terjadi hari itu. Sukma kecil jelas tidak menyangka akan merasakan langsung suasana huru-hara Malari sepulang les menari di area Jalan Kimia, tidak jauh dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
“Ke arah bundaran Hotel Indonesia lebih heboh lagi. Saya melihat Kantor Astra dibakar seperti kompor anglo ukuran besar menyala,” kata Sukma melanjutkan ceritanya kepada Hukumonline, Senin (26/2/2024) lalu. Pengalaman itu membekas sampai belakangan Sukma memahami ada semangat perjuangan aktivis mahasiswa mengoreksi kebijakan politik. Apalagi kakak Sukma terlibat gerakan mahasiswa tahun 1978 sebagai kelanjutan Malari.
“Saya membayangkan akan masuk kuliah dengan menikmati semangat mahasiswa seperti mereka,” ujar Komisioner perempuan pertama di Komisi Yudisial Republik Indonesia ini diiringi tawa lepas. Jurnalis Hukumonline awalnya menduga Sukma sosok penuh formalitas seperti umumnya pejabat negara. Apalagi wawancara hari itu bertempat di kantor Sukma, Gedung Komisi Yudisial. Kesan itu menguap karena selanjutnya wawancara begitu renyah diiringi saling bertukar tawa dengan Sukma.
Pilihannya pada kuliah hukum ternyata tanpa rencana mengejar karier hukum tertentu. Ia hanya memilih studi ilmu sosial yang punya pola pikir serupa rumus ilmu alam. Sebagai lulusan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam semasa Sekolah Menengah Atas, Sukma merasa Ilmu Hukum akan memenuhi harapannya yang pindah jalur.
Namun, Sukma harus menerima kenyataan bahwa harapannya agak meleset ketika diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1983. “Kami angkatan pertama yang disterilkan dengan program NKK/BKK secara ketat,” kata Sukma mengenang. NKK/BKK adalah singkatan dari Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Program pemerintah Orde Baru ini dimulai sejak tahun 1978 untuk meredam gerakan mahasiswa dalam kegiatan politik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, Daoed Joesoef membuat kawasan kampus steril dari kegiatan bernuansa politik.
Sosok seorang Adnan Buyung Nasution menjadi tokoh pertama yang menginspirasi Sukma. Ia pernah menghadiri sidang ketika Buyung menjadi pembela umum. Sukma tidak butuh pikir panjang untuk bergabung saat program magang relawan di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) besutan Buyung dibuka. “Happy banget. Idealisme akhirnya bisa terwadahi,” tuturnya.
Tiga tahun lamanya Sukma menjadi relawan pembela umum di LBHJ hingga lulus kuliah tahun 1990. Aktivitas litigasi hingga pengembangan komunitas pencari keadilan dijalani olehnya. “Benar-benar mengasah kami untuk berjuang di usia sangat muda,” Sukma mengenang. Sukma mengaku LBHJ selalu kalah dalam persidangan yang sangat koruptif masa itu. Namun, para pembela umum punya prinsip dan tekad untuk mempertahankan kehormatan para pencari keadilan. Kalah pun harus dengan terhormat.