Beragam Alasan Anggota Dewan untuk Bolos

Wajib, BK DPR merilis anggota dewan yang bolos pada publik.

 Siswono juga menguraikan banyak anggota dewan membubuhkan tandatangan daftar kehadiran. Tapi, tak hadir pada saat sidang paripurna. Sedangkan ketidakhadiran pimpinan DPR maupun MPR dalam sidang, dia menyatakan pimpinan bersifat kolektif kolegial. Makanya, dalam persidangan paripurna hanya dipimpin oleh satu pimpinan dianggap sah.  “Karena tugas mereka memang banyak. Ketentuan tidak mengatur sanksi bagi pimpinan DPR atau MPR,” ujarnya. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Hidayat Nurwahid mengakui ada beberapa anggotafraksi yang tak hadir dalam berbagai rapat di DPR. Namun ia menolak anggota F-PKS yang tak hadirdisebut raja bolos.  Bahkan ia membela Fahri Hamzah yang kerap tak hadir dalam berbagai rapat bukan tanpa alasan.Hidayat mengatakan Fahri menjalani tugas lain dari DPR, semisal menjadi anggota Timwas Century. “Kebetulan ada tugas lain internal dan semua ada surat izin dan BK tak pernah katakan bolos. Kalau namanya tak hadir dan sakit itu beda,” ujarnya. Meski demikian, F-PKS telah bertindak tegas terhada anggotanya yang bolos. Misalnya tiga kali berturut-turut mangkir menghadiri rapat di DPR, maka akan ditegur secara tertulis, dan tegur langsung untuk diberikan peringatan. Itu pun jika bolos tanpa adanya keterangan resmi. “Kalau tak mempan kami sampaikan ke DPP partai. Kalau ada keterangan tidak bisa disalahkan,” dalihnya. Anggota Komisi I ini menyarankan agar BK DPR menegakkan Tata  Tertib (Tatib) kehadiran. Langkah itu penting dilakukan agar semua anggota dewan berkomitmen melaksanakan tugas legislasi. Terpenting, anggota dewan yang hadir dalam rapat pun diminta tidak hanya sekedar menghadiri rapat sematan. “Hadir tanpa kontribusi dan tak menunjukan pembelaan untuk kepentingan rakyat saya rasa tidak tepat. Hadir berkualitas itu lebih penting,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan seluruh elemen anggota dewan semestinya mendukung BK dalam menegakan Tatib kehadiran. Menurutnya, harapan publik terhadap anggota dewan sangat masih terbilang tinggi. Meskipun anggota dewan kerap menjadi sorotan publik, hal itu seharusnya dijadikan momentum bahwa performa parlemen menjadi lebih baik. “Jangan sampai hilang performanya walaupun sedang sibuk turun ke dapil,” ujarnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mendukung penuh BK agar secara periodik mengumumkan ke media nasional dan lokal terkait kehadiran anggota dewan.  Hal itu dilakukan agar konstituen anggota dewan bersangkutan dapat mengetahui kinerja wakilnya di parlemen. “Ini bagian keterbukaan kepada publik tanpa melihat fraksi apapun. Yang penting keinginan pimpinan DPR untuk membuka itu (daftar kehadiran anggota dewan, red) sungguh dilakukan,” pungkasnya.