Menurut Syarif, KPK tidak segan melakukan penindakan kepada tenaga medis yang dianggap melanggar hukum. Salah contohnya terjadi pada Dr. Bimanesh Sutarjo yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor karena terbukti menghalangi penyidikan dalam kasus korupsi e-KTP.
Tidak hanya itu, KPK juga mengingatkan agar Lembaga Pemasyarakatan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebab Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana.
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminaljustice system). Dalam penanganan kasus korupsi, praktek suap untuk mendapatkan fasilitas tertentu oleh narapidana tentu sangat merusak cita-cita bangsa ini dalam pemberantasan korupsi.
"Kita sulit bicara tentang efek jera dalam menangani korupsi, jika para narapidana kasus korupsi mendapat fasilitas yang berlebihan disel mereka dan dapat keluar masuk tahanan dengan cara membayar sejumlah uang," tegasnya.
Tidak cukup sampai situ, KPK juga menuntut keseriusan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan induk dari Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Syarif, kementrian yang dipimpin Yasonna Hamongan Laoly sudah seharusnya melakukan perbaikan secara mendasar.
"Kita sudah tidak dapat hanya menyalahkan oknum saja dalam kasus ini, karena ketika KPK masuk ke Lapas Sukamiskin, tim KPK melihat sejumlah sel memiliki fasilitas-fasilitas berlebihan yang berbeda dengan standar sel lainnya," pinta Syarif.
Tarif sel
KPK menduga jika fasilitas ini tidak hanya diberikan kepada narapidana yang disebut dalam kasus ini aja, tetapi juga ada terpidana lainnya. Oleh karena itu pihaknya akan terus mendalami kasus ini termasuk adanya dugaan pihak lain yang terlibat.