Selain itu, Teten juga mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas TGPTPK dalam penanganan kasus tidak ada, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat. "Sebaiknya, ada semacam advisory court seperti di Hong Kong di mana kasus yang akan diajukan ke pengadilan diteliti dulu, sehingga masyarakat tidak curiga jika kasus tersebut tidak diteruskan ke pengadilan," papar Teten.
Rekomendasi
Menilik berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi TGPTPK, tim performance review TGTPK menyampaikan beberapa rekomendasi, baik untuk perbaikan RUU tentang KPTPK maupun untuk perumusan ketentuan lain dalam pertautan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
Secara umum, tim peneliti menyarankan agar kesejahteraan polisi, jaksa, dan hakim ditingkatkan. Selain itu, adanya pendidikan polisi, jaksa, dan hakim baru yang relatif masih jujur dan berintegritas moral, serta prosedur untuk memanggil, memeriksa, menangkap dan menahan seseorang lebih disederhanakan.
Khusus menyangkut hakim, tim peneliti menyarankan agar dissenting opinion yang transparan perlu diatur, teori pembuktian negatif ditinjau kembali, ada sanksi hukum bagi hakim yang tidak mampu atau tidak ingin menuntaskan perkara yang ditangani, dan kemungkinan adanya hakim ad hoc pada pengadilan khusus korupsi.
Bagi KPTPK yang masih dalam tahap penggodokan, tim peneliti menyarankan agar ketentuan dalam UU-nya berlaku juga bagi anggota dan mantan anggota TNI dan Polri. Selain itu, perlu dipikirkan berbagai kemungkinan, seperti adanya penyelidik, penyidik dan penuntut ad hoc dari luar, serta penasehat komisi berstatus ad hoc.
Ada pepatah mengatakan, hanya keledai yang terantuk batu yang sama dua kali. Maksudnya, kita harus belajar dari pengalaman agar tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Dalam konteks ini, kita perlu belajar dari kegagalan TGPTPK. Kalau tidak, bisa-bisa kita disamakan dengan keledai, siapa yang mau?