Dalam kesempatan yang sama, Information Assistant Widyawan & Partners Windianingrum menyampaikan praktik yang dilakukan dalam pengelolaan database putusan kurang lebih sama dengan pemaparan Paramita. Tetapi masih terdapat perbedaan yang terletak pada mekanisme pengumpulan putusan yang berkesan “terbalik” dari yang dilakukan oleh pustakawan HHP Law Firm.
“Kita memang nyari dulu. Lawyer itu spesifik (permintaannya). Misalnya, ‘Windi tolong carikan putusan yang terkait sita jaminan’. Nah, nanti kalau sudah dapat berarti kita tahu kalau putusan itu memang tentang sita jaminan dan nanti keyword-nya pasti kita tulis sita jaminan,” terang Windi.
Tidak jarang juga dirinya dimintakan untuk secara spesifik mencari putusan terkait Perusahaan tertentu. Sehingga seringkali para pihak yang dalam hal ini perusahaan juga dijadikan bagian dari keyword putusan yang disimpan. Hal itu dilakukan guna memudahkan untuk dapat langsung mencari dan menemukan putusan yang dimaksud.
“Intinya kalau kita, harus spesifik keyword-nya. Jadi saat kita perlu, cari dan ketemunya gampang. Kita memang tidak spesifik ngumpulin putusan terus di-upload, seperti Hukumonline. Semua peraturan, semua putusan sebisa mungkin dimasukkin ke database Hukumonline, supaya siapa aja yang cari bisa dapat di Hukumonline. Tapi kalau di sisi kami, khusus untuk putusan-putusan yang dicari aja. Kita simpen, kita data. Apabila suatu waktu putusan yang bersangkutan diperlukan lagi oleh advokat, maka dengan mudah bisa ditemukan kembali,” paparnya.
Selain keyword, Windianingrum menjelaskan amar putusan juga penting untuk didata. Apakah amarnya dikabulkan atau tidak? Termasuk pula jenis putusannya berdasarkan badan peradilan yang mengeluarkan putusan tersebut. Tidak kalah penting, Windi memandang keterhubungan dengan peraturan tertentu dengan putusan hakim juga penting.
“Karenanya akan diberikan link terhadap peraturan tertentu mengenai putusan hakim tersebut.”