Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pasokan premium di Jakarta. Selain akan berdampak pada penghematan anggaran, usulan ini dinilai dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mengurai kemacetan di Ibu Kota.
Meski hal ini baru menjadi wacana, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi positif rencana tersebut. Kemenkeu menyatakansetuju jika Pemprov DKI Jakarta melakukan penghapusan penjualan premium di Jakarta. Kebijakan tersebut dipandang akan menghemat kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta.
“Kuota BBM bersubsidi di Jabodetabek itu paling kritikal. Jadi, setuju sekali kalau premium dihapus di Jakarta,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (21/12).
Bambang berharap Pemprov nantinya dapat bekerjasama dengan PT Pertamina dan BPH Migas untuk mekanisme penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta. Dukungan ini diberikan oleh Kemenkeu agar pengendalian volume BBM bersubsidi semakin baik serta memberikan jalan bagi Pemprov untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Sedangkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa lebih menyetujui usulan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran daripada menghapuskan bensin jenis premium dan solar dari kawasan DKI Jakarta, karena masih banyak transportasi umum dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.
"Bagaimana dengan masyarakat DKI yang belum mampu, kita memikirkan itu dan seperti apa kita memberikan susbidinya. Saya paham pemikirannya akan tetapi bagaimana memberikan subsidi kepada mereka yang memerlukan," katanya.
Hatta menjelaskan usulan penghapusan BBM bersubsidi dapat dilakukan apabila pemerintah telah mengembangkan sistem transportasi umum yang lebih memadai dengan bahan bakar gas dan masyarakat tidak lagi bergantung pada solar bersubsidi.