“Transaksi aset kripto harus dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang karaketristik dan risiko aset kripto. Harga aset kripto berjenis bitcoin mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Sehingga, bitcoin termasuk sebagai investasi yang berisiko tinggi,” ujar Sidharta.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M.Syist menambahkan, meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi (PBK), masyarakat perlu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.
“Kami berharap masyarakat tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran. Masyarakat perlu mempelajari lebih dahulu mekanisme transaksi, keuntungan, dan kerugiannya,” tutup Syist.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo berpendapat pemerintah mesti segera menyiapkan regulasi yang komprehensif agar memberi jaminan keamanan pada kegiatan usaha di sektor komoditas digital.
Pria biasa disapa Bamsoet ini berpadangan peraturan yang dibuat Bappebti dirasa masih belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara maksimal. Terlebih, pasar kripto di Indonesia dapat berpotensi dijadikan sarana pencucian uang. Bamsoet khawatir aset kripto berpotensni menjadi tren baru sebagai instrumen investasi yang menjanjikan di tengah ketepurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Mantan Ketua DPR periode 2014-2019 itu berpandangan, aset kripto seperti bitcoin sempat mengalami kenaikan harga mencapai AS$57 ribu per bitcoin. Setidaknya sekitar Rp 798 juta per bitcoin dengan kurs Rp14 ribu per dolar AS. Karena itulah Bamsoet mendorong Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) merumuskan aturan yang dapat memberikan kepastian hukum.
Tentu saja aturan tersebut dalam bentuk UU. Karenanya, aturan yang dirumuskan tak hanya sebatas peraturan Bappebti. Dengan begitu nantinya terdapat dasar hukum yang kuat bagi beroperasionalnya pasar kripto serta dewan pengawas pasar kripto di Indonesia. Dia mencatat, per Januari 2021 Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
Sementara perusahaan yang memperoleh tanda daftar dari Bappebti sebagai pedagang fisik aset kripto di Indonesia mencapai 13 perusahaan. Karenanya, menjadi keharusan pemerintah memperkuat dasar hukum aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bappebti No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
“Sehingga, ke depannya dapat dihindari terjadinya hal-hal yang dapat berindikasi pada pencucian uang dan penyalahgunaan lainnya,” ujar Bamsoet beberapa waktu lalu.