Dalam kaitan dengan bantuan hukum, selama ini BHF memanfaatkan forum training. Salah satu materi yang diajarkan dalam pelatihan di daerah dan wilayah adalah pembinaan hukum yang disajikan para advokat dari BHF. Bahkan sekarang ada kebijakan agar BHF didirikan di semua DPD (daerah) dan DPW (wilayah). Di DPP sendiri, rutin digelar pelatihan sekali dalam setahun.
Perkara yang ditangani BHF beragam, mulai dari perceraian, utang piutang, sengketa tanah, pidana, hingga perselisihan hubungan industrial. Sebagian besar kasus memang tak berujung ke pengadilan. “Konsultasi dan mediasi sangat banyak,” jelas Sugito. Kasus terakhir adalah penerbitan sebuah buku yang dinilai melecehkan agama Islam. Setelah mediasi, penerbit ternama akhirnya bersedia menarik buku terjemahan tersebut.
Dari sisi pendanaan, BHF mengandalkan anggota. Beberapa pengacara BHF memang menangani kasus profesional lain seperti korupsi. Pendapatan kantor pengacara menjadi semacam ‘zakat mal’ bagi operasional BHF.
Lintas agama
Dari sisi layanan, BHF wajib memberikan advokasi untuk pengurus dan aktivis FPI. Prinsip layanan bantuan hukum ini tidak menafikan pemberian layanan kepada orang yang bukan FPI. Bahkan para pendiri BHF, kata Sugito, sudah menggariskan kebijakan siapapun yang datang meminta bantuan hukum ke BHF, wajib dilayani. Masyarakat biasa yang datang meminta bantuan ke BHF cukup banyak terutama masalah sengketa tanah, utang piutang, dan hukum keperdataan lainnya.
Bahkan pemohon bantuan hukum bukan hanya Muslim sesuai identitas dasar FPI. “Bahkan, dari non-muslim juga banyak,” klaim Sugito Ia mengisyaratkan lewat tamsil. Jika ada warga yang hak-hak atas tanahnya dirampas oleh developer, sedangkan pemilik tanah punya bukti yang cukup, maka BHF akan memberikan advokasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan bantuan laskar. Salah satu klien BHF dalam konteks lintas agama ini adalah pembangunan sebuah kluster perumahan di Jakarta Barat. BHF membantu sidang di PTUN Jakarta. Kali lain, BHF ikut mengadvokasi kasus ‘sengketa’ lahan parkir masjid di daerah Bekasi.
Sugito menegaskan BHF semata mengurusi advokasi hukum. Penegasan ini penting karena seringkali anggota masyarakat datang ke kantor pelayanan BHF padahal meminta bantuan laskar. Kalau minta bantuan laskar misalnya dalam kasus rebutan anak, urusannya dengan DPP FPI, bukan dengan BHF.
Aktivitas BHF berlandaskan aturan hukum. BHF akan bersikap ngotot membela yang hak jika yang dibela mampu menunjukkan bukti-bukti hukum yang kuat. Sebaliknya, pihak yang memiliki uang dan kekuasaan diminta menghormati hukum. Sebelum ada putusan pengadilan, selayaknya tidak mengklaim. Pesan ini disampaikan untuk sebuah kasus lahan tambang di Bekasi yang salah satu pihaknya diadvokasi pengacara dari BHF.
Persepsi dan identifikasi FPI dengan kekerasan ikut menjadi bahan refleksi dan pikiran BHF. Sebagai orang yang memahami hukum, Sugito dan rekan-rekan di BHF, termasuk pula divisi Hukum dan HAM di DPP FPI, selalu mengingatkan agar tidak terjadi keributan secara fisik dalam aktivitas amar ma’ruf nahi munkar. Bagaimanapun, hak-hak warga harus dihormati. Tetapi di lapangan masih sering terjadi penyimpangan. Dalam aksi sering ada reaksi. Resiko hukum aksi kekerasan sudah sering menimpa aktivis FPI. Dalam konteks ini, BHF selalu diminta memberikan advokasi.
Sebaliknya, Sugito juga mengingatkan agar aparat pemerintah menerapkan secara konsisten peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jika ada larangan menjual minuman keras di bulan Ramadhan, misalnya, aparat penegak hukum harus bisa memastikan larangan itu dipatuhi. Dan, Sugito percaya, komunikasi adalah salah satu kuncinya…