Balas Budi, Pemerintah Ingin Bebaskan Nelayan Malaysia
Berita

Balas Budi, Pemerintah Ingin Bebaskan Nelayan Malaysia

Sebab Malaysia juga sudah membebaskan belasan WNI yang terancam hukuman mati.

Ali
Bacaan 2 Menit
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Foto: SGP
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Foto: SGP

‘Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas,’ peribahasa ini rupanya dipegang teguh oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Pria yang juga aktif dalam Satgas Penyelamatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ini mengatakan Satgas telah menyelamatkan puluhan TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati. Mereka adalah TKI yang bermasalah secara hukum di negeri jiran itu.

 

Berdasarkan catatan Kemenkumham yang bertugas mengurus TKI di Malaysia, Amir melanjutkan setidaknya sudah ada 38 Warga Negara Indonesia (WNI) yang selamat dari ancaman hukuman mati. Sekitar 17 WNI bahkan berhasil dibebaskan. Sebelumnya, ada total 148 WNI yang mayoritasnya adalah TKI yang terancam hukuman mati di Negeri Jiran itu.

 

“Ini atas bantuan Pemerintah Malaysia juga,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/12).

 

Amir ingin memberi perlakuan setara terhadap warga negara Malaysia yang sedang terlilit masalah hukum di Indoensia. Ia mengatakan ada sekitar 60 Warga Negara Malaysia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Mayoritas adalah nelayan Malaysia yang melanggar dan masuk ke batas negara Indonesia secara ilegal.

 

Amir mengaku ingin ‘membebaskan’ tujuh nelayan Malaysia yang sedang menjalani hukuman di Bengkalis, Riau. Hukuman yang harus mereka jalani rata-rata mencapai empat tahun penjara. “Kami ingin membantu nelayan-nelayan itu untuk mendapat grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Amir menilai tindakan ini sebagai upaya ingin balas budi kepada pemerintah Malaysia. “Saya rasa membebaskan tujuh warga Malaysia itu sudah dirasa cukup oleh pemerintah Malaysia. Ini sebagai balasan pelayanan baik mereka,” ujarnya lagi.  

 

Amir berharap masyarakat dan anggota dewan bisa mengerti kebijakan ini. “Bukan seakan-akan kita memanjakan nelayan Malaysia. Mohon pengertian anggota dewan. Tak ada tujuan kami memberi pelayanan ekstra. Ini respon positif dari pelayanan yang mereka berikan,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags: