Ia berharap bila kelak ada nelayan Malaysia yang memperoleh grasi, mohon tidak dibesar-besarkan. Ia kembali menegaskan cukup terkesan dengan bantuan Pemerintah Malaysia dalam pembebasan TKI yang terancam hukuman mati. “Mohon nanti dimaklumi. Saya lihat sendiri pelayanan mereka di Johor,” ujarnya.
Anggota Komisi III dari Partai Gerindra Martin Hutabarat setuju dengan kebijakan pemerintah yang ingin memberi grasi kepada nelayan Malaysia yang bermasalah secara hukum di Indonesia. Sebagai negara serumpun, lanjutnya, sebaiknya setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik.
"Saya dukung sekali penyelesaian timbal baik antar kedua belah pihak. Selama bukan menyangkut kasus pidana berat. Misalnya, pembunuhan. Itu sudah soal kemanusiaan," ujarnya.
Apalagi, jelas Martin, tujuannya adalah untuk melindungi TKI-TKI di Malaysia. "Mereka (TKI dan nelayan Malaysia) kan hanya sama-sama cari makan," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mempersilakan kepada presiden bila ingin memberikan grasi kepada Warga Negara Malaysia itu. "Asal sesuai dengan aturan hukum, grasi itu kan diperbolehkan," ujarnya.
"Tapi saya belum bisa menyatakan setuju atau tidak terhadap kebijakan ini. Kita kan nanti harus melihat orang seperti apa yang diberikan grasi itu," pungkasnya.