Jika membaca judul yang tertera pada cover saja, pembaca bisa terkecoh seolah-olah buku ini murni mengenai pasal-pasal pidana yang bisa menjerat orang yang bermedsos ria. Begitu masuk ke dalam dan membaca secara utuh, maka pembaca akan paham bahwa buku ini sebenarnya lebih fosus pada persoalan pers, khususnya pertanggungjawaban di dunia jurnalistik dalam konteks perkembangan medsos.
Penulis memang mengangkat sebuah perkembangan yang menarik di dunia jurnalistik, yakni jurnalisme warga. Praktik jurnalistik ini melibatkan warga yang bukan pekerja jurnalistik, dan hasil pekerjaannya tidak diperoleh melalui cara-cara baku di dunia jurnalistik seperti coverboth sides. Di Indonesia, jurnalisme warga bisa dibilang sudah mulai berkembang dan kegunaannya dirasakan saat ada peristiwa-peristiwa besar seperti serangan teroris dan bencana alam (hal. 84).
(Baca juga: Seribu Wajah UU ITE Baru)
Buku ini juga mendeskripsikan teori-teori pertanggungjawaban yang berlaku di dunia jurnalistik: teori pers bebas atau libertarian, teori pers pertanggungjawaban sosial, dan pers Sovyet yang berakar pada otoritarianisme. Dalam perkembangannya, konsep pertanggungjawaban pidana itu meluas sehingga pihak-pihak yang bisa dijerat karena pemberitaan di medsos juga semakin luas. Penulis buku ini mencoba mengusulkan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusahaan pers, sebuah wacana yang sudah muncul beberapa tahun terakhir. Wacana yang telah menggerus asas hukum universitas delinquere non potest, asas yang menganggap korporasi tak bisa dipidana.
Lepas dari fokus penulisan buku ini dan bagian-bagian yang berulang, karya Nynda Fatmawati Octarina ini layak dibaca para pegiat medsos, khususnya yang bekerja di lingkungan dunia jurnalistik. Setidaknya, buku ini membuka cakrawala pembaca di dunia yang tak berbatas.
Selama membaca…!