Mengenai teknis penyadapan di RKUHAP itu, Kepala Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf memiliki pendapat beda. Menurutnya, kewenangan penyidik jangan menunggu izin dari hakim pemeriksa. “Kalau seperti itu sulit ada penangkapan tangan, sudah tak ada lagi peristiwa untuk menguatkan bukti di pengadilan,” tulis Yusuf seperti pesan di Blackberry Messenger kepada hukumonline.
Terkait teknis penyadapan diatur dalam RKUHAP, Wakil Kepala PPATK melalui pesan singkat memberi saran. Apabila dimaksudkan untuk tujuan perluasan alat bukti, maka ada baiknya aturan penyadapan di RKUHAP mengacu pada UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chaerul Huda mengutarakan dalam perkembangan hukum acara, ada beberapa hal yang belum diatur dalam KUHAP. "Salah satunya adalah penyadapan, sehingga wajar kalau RKUHAP memasukkan ketentuan itu,” ujarnya ketika dihubungi hukumonline.
Dia berpendapat, pengaturan mengenai penyadapan yang diatur UU Narkotika, UU Tipikor dan UU Terorisme adalah bentuk penyimpangan. Sehingga, jika diatur didalam RKUHAP, maka penyadapan menjadi aturan yang umum.
Chaerul menegaskan penyadapan hanya untuk tujuan penyelidikan, penyidikan dan tuntutan dari suatu dugaan tindak pidana. Sehingga harus diatur kurun waktu penyadapan. “Hemat saya tak perlu minta izin ke pengadilan, sepanjang ada batas waktu tertentu melakukan penyadapan tersebut. Sehingga yang mengawasi adalah institusi masing-masing,” ujarnya.
Pengajar hukum acara pidana FHUI, Flora Dianti berpendapat, penyadapan merupakan suatu upaya paksa yang melanggar HAM. “Sehingga perlu diatur didalam undang-undang,” demikian hasil pembicaraan via telepon dengan hukumonline.
Dia menambahkan, aspek yang perlu diatur adalah penyadapan merupakan suatu bentuk upaya paksa. Berarti, hanya bisa dilakukan apabila sudah ada bukti permulaan cukup. Menurut dia, selama belum diatur dalam KUHAP, maka acuannya adalah undang-undang khusus yang memuat aturan penyadapan.