4. Aset Material
Mencakup barang-barang tidak bergerak seperti tanah, alat berat (mesin dan perlengkapan), kendaraan, atau aset lain dengan nilai tertentu, hak kekayaan intelektual (apabila relevan), dan sebagainya.
Contoh permasalahan: a) Dokumen-dokumen kepemilikan atas aset (misalnya sertifikat hak atas tanah, BPKB/STNK). b) Aset yang memerlukan perizinan operasional khusus (izin pengoperasian alat angkut (forklift)). c) Hak jaminan atas aset yang membatasi target dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- Tim LDD juga dapat meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan.
5. Keuangan dan Pajak
LDD terhadap aspek keuangan dan pajak dilakukan sepanjang untuk memastikan kepatuhan target dalam kewajiban hukum di bidang keuangan dan pajak. Uji Tuntas dari perspektif keuangan dan pajak harus dilakukan secara terpisah oleh konsultan keuangan/pajak.
Contoh permasalahan: a) Apakah target mempersiapkan laporan keuangan tahunan secara rutin? b) Apakah target telah membayar pajak-pajak yang terhutang kepadanya secara tepat waktu (misalnya PPh atau PPN).
- Tim LDD juga dapat meminta Surat Keterangan Bebas Perkara (SKBP) dari Pengadilan Pajak
6. Ketenagakerjaan
Untuk keperluan LDD, aspek ketenagakerjaan yang dikaji biasanya dibatasi kepada hal-hal yang dapat dibuktikan dengan dokumentasi.
Contoh permasalahan: a) Kepatuhan terhadap upah minimum. b) Perjanjian Kerja (PKWT dan PKWTT). c) Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama. d) Serikat Buruh. e) Keikutsertaan dalam program BPJS. f) Kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan. g) Kesehatan dan keselamatan kerja. h) Dokumen penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA, Notifikasi, ITAS). i) Sengketa ketenagakerjaan apabila ada.
7. Litigasi
Litigasi mencakup segala litigasi baik yang sedang berjalan, sudah selesai, ataupun yang mungkin terjadi terhadap target. Aspek litigasi berkaitan erat dengan aspek lain seperti perizinan, aset, perjanjian, dan ketenagakerjaan.