(Baca Juga: Ini 10 Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang Baru)
Selanjutnya, pemerintah juga akan menarik royalti dari pusat-pusat bisnis seperti bisnis retail dan bisnis mall yang turut memutar lagu. Bisnis karaoke pun turut diatur sehingga LMKN dan LMK dapat melakukan penarikan royalti. Sejak LMKN resmi dibentuk, Freddy menegaskan bahwa pihak-pihak lain yang selama ini melakukan penarikan royalti, tidak diperbolehkan melakukan penarikan lagi. Hal ini untuk menghindari royalti ganda dan melanggar UU Hak Cipta.
“Jadi kalau mall (yang memutar lagu) ‘kan kita bingung nih, seharusnya memang setiap lagu kita record, oh lagu ini, tapi ‘kan kita belum punya database musik Indonesia. Nah salah satu tugas LMKN yang baru adalah membuat database musik Indonesia. VCD bajakan sudah tidak begitu khawatir karena pola pembajakannya sudah berubah, sekarang sudah pakai Youtube dan sebagainya, seharusnya Youtube itu bayar lebih banyak kepada kita,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua LMKN Yurod Saleh menyampaikan bahwa semua pihak yang menggunakan musik sebagai bagian dari bisnis akan dipungut royalti. Pihaknya akan segera menyusun dan merampungkan database sebagai agenda kerja utama LMKN pada periode 2019-2024.
“Semua yang menggunakan musik, lagu, untuk kepentingan bisnis akan dikenakamn royalti,” pungkasnya.
Hasil Kerja LMKN
Semenjak dilantiknya Komisioner LMKN pada periode 2015-2018, LMKN telah mengkoleksi royalti dari para Pengguna Komersial dan mendistribusikannya kepada para Pemilik Hak Cipta dan Hak Terkait melalui LMKN. Pengkoleksian royalti pada tahun 2016 dilakukan setelah ditetapkannya tarif royalti lagu dan musik kategori rumah bernyanyi dan disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 tabg ditetapkan pada tanggal 20 Mei.
| 2016 | 2017 | 2018 | Total |
Royalti Terkoleksi | Rp22,5 miliar | Rp36,8 miliar | Rp71,124 miliar | Rp130,48 miliar |
Distribusi Royalti | Rp18,77 miliar | Rp23,40 miliar | Rp48,8 miliar | Rp91 miliar |
Unclaimed Royalty | - | Rp7,70 miliar | Rp4,78 miliar | Rp12,48 miliar |
Kepengurusan LMKN Periode 2015-2018 membuat Roylati Unclaimed Tersimpan dengan maksud agar apabila di kemudian hari ada Pemilik Hak yang belum menjadi anggota dari salah satu LMK manapun, kemudian menjadi anggota, tetap dapat mengklaim royalti miliknya. Royalti Unclaimed di dapat dari 7 persen setiap royalti terdistribusi.