Pasalnya Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi tambang terbesar dan pekerja tambang terbanyak di dunia, maka antara pengelolaan pertambangan dan keselamatan pertambangan (mine safety) harus solid. Bahkan kata Alwahono, mine safety harus menjadi sebuah prioritas. Di mana keselamatan pertambangan merupakan salah satu pilar penting penting dalam upaya mewujudkan pertambangan yang aman, efisien dan produktif.
“Kita bercita-cita sebagai negara pemilik tambang terbesar di dunia, seharusnya Indonesia juga dikenal sebagai pengelola keselamatan pertambangan terbaik di dunia,” katanya.
Menurut Alwahono, kondisi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah melalui Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang pada tahun 2023 mencanangkan sejumlah program strategis, di mana PNBP subsektor minerba akan dioptimalkan hingga Rp82,4 triliun, dengan realisasi investasi yang dapat dipercepat senilai AS$7,7 miliar.
Sementara itu ketua panitia kegiatan, Rusdi Husein menyebut ada 3 rangkaian acara yang akan digelar dalam perhelatan tersebut. Yaitu Safety Competition (menggali kreatifitas) APKPI Award (memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para praktisi KP), Seminar dan Talkshow ( Perspektif KP bagi Akademis, Pengusaha dan Asosiasi), serta Fun Walk. Kegiatan akan dilaksanakan pada 16-17 Juni 2023 di IPB International Convention Center.
“Dua hari menjelang hari ‘H’ jumlah peserta yang mendaftarkan pada event ini sudah mencapai 920 orang, tidak termasuk panitia,” pungkas Rusdi.
Dalam rangka mendukung penerapan dan identifikasi risiko hukum berkaitan dengan keselamatan pertambangan di Indonesia, kunjungi booth Hukumonline pada 1st Indonesian Mine Safety Summit (IMSS) 2023 di IPB International Convention Center. Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS), platform pemantauan kepatuhan hukum bagi perusahaan tambang. RCS didukung berbagai teknologi mutakhir agar seluruh kewajiban hukum beserta risiko sanksinya dapat terekstraksi secara otomatis dan real-time.