Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perusahaan tambang, penghasil tambang terbesar dan memiliki jumlah pekerjaan tambang terbanyak di dunia. Oleh karena itu sudah seharusnya Indonesia juga dikenal sebagai negara yang mengelola keselamatan pertambangan yang terbaik di dunia.
Demikian disampaikan oleh Direktur Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia (APKPI), Alwahono saat rapat koordinasi persiapan 1st Indonesian Mine Safety Summit (IMSS) 2023 di Bogor, Kamis (15/5) kemarin. “Komoditas tambang kita tersebar hampir di seluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua. Ini membuktikan bahwa tambang merupakan salah satu kekayaan terbesar di Indonesia,” ujar Alwahono
Menurut data yang dikumpulkan APKPI, hingga saat ini jumlah izin pertambangan di Indonesia sudah di atas 5000. Bahkan tercatat 4.150 lebih adalah pemegang izin Usaha pertambangan Minerba. Kondisi tersebut menunjukan pekerjaan di sektor pertambang menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, dengan jumlah pekerja diperkirakan lebih dari 300 ribu orang.
Mengutip data resmi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), nilai investasi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan investasi sub sektor minerba pada tahun 2022 mencapai AS$ 5,69 miliar. Angka tersebut lebih besar dari target AS$ 5,01 miliar atau sebesar 113,5 persen dari yang direncanakan pemerintah.
Baca juga:
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas kata Alwahono, APKPI sebagai lembaga yang mewadahi lebih dari 250.000 pekerja tambang dari 4.150 lebih pemegang izin usaha pertambangan Minerba di Indonesia terus berupaya mendorong terwujudnya pengelolaan keselamatan yang tangguh, menuju pertambangan Indonesia yang aman, efisien, produktif yang terbebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
“Ini adalah Temu Profesi keselamatan pertambangan terbesar untuk pertama kalinya di Indonesia, sebagai salah satu upaya kita bersama dalam mendorong hal tersebut di atas,” ujar Alwahono.
Ia mengharapkan kegiatan ini juga menjadi ajang meningkatkan kesadaran bagi seluruh insan pertambangan Indonesia untuk terus berupaya mewujudkan pengelolaan keselamatan pertambangan yang tangguh (resilient) sesuai dengan tema 1st IMSS 2023. Yakni “Keselamatan Pertambangan yang Tangguh, Menuju Pertambangan Indonesia yang Sehat, Selamat dan Produktif”.
Pasalnya Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi tambang terbesar dan pekerja tambang terbanyak di dunia, maka antara pengelolaan pertambangan dan keselamatan pertambangan (mine safety) harus solid. Bahkan kata Alwahono, mine safety harus menjadi sebuah prioritas. Di mana keselamatan pertambangan merupakan salah satu pilar penting penting dalam upaya mewujudkan pertambangan yang aman, efisien dan produktif.
“Kita bercita-cita sebagai negara pemilik tambang terbesar di dunia, seharusnya Indonesia juga dikenal sebagai pengelola keselamatan pertambangan terbaik di dunia,” katanya.
Menurut Alwahono, kondisi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah melalui Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang pada tahun 2023 mencanangkan sejumlah program strategis, di mana PNBP subsektor minerba akan dioptimalkan hingga Rp82,4 triliun, dengan realisasi investasi yang dapat dipercepat senilai AS$7,7 miliar.
Sementara itu ketua panitia kegiatan, Rusdi Husein menyebut ada 3 rangkaian acara yang akan digelar dalam perhelatan tersebut. Yaitu Safety Competition (menggali kreatifitas) APKPI Award (memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para praktisi KP), Seminar dan Talkshow ( Perspektif KP bagi Akademis, Pengusaha dan Asosiasi), serta Fun Walk. Kegiatan akan dilaksanakan pada 16-17 Juni 2023 di IPB International Convention Center.
“Dua hari menjelang hari ‘H’ jumlah peserta yang mendaftarkan pada event ini sudah mencapai 920 orang, tidak termasuk panitia,” pungkas Rusdi.
Dalam rangka mendukung penerapan dan identifikasi risiko hukum berkaitan dengan keselamatan pertambangan di Indonesia, kunjungi booth Hukumonline pada 1st Indonesian Mine Safety Summit (IMSS) 2023 di IPB International Convention Center. Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS), platform pemantauan kepatuhan hukum bagi perusahaan tambang. RCS didukung berbagai teknologi mutakhir agar seluruh kewajiban hukum beserta risiko sanksinya dapat terekstraksi secara otomatis dan real-time.