Rieke dicecar delapan belas pertanyaan perihal kronologis. Sedangka Ribka dicecar pertanyaan sebanyak lima belas pertanyaan. Pengacara Rieke, Arteria Dahlan berpadangan insiden tersebut taka hanya menimpa Rieke. Namun menimpa para peserta yang hadir pada acara tersebut di Banyuwangi, Jawa Timur.
Arteria, berharap penyidik tak menggunakan Pasal 335 dan Pasal 336 KUHP. Namun, ujar dia penyidik lebih menerapkan Pasal 212. Pasalnya baik Rieke maupun Ribka sedang menjalankan tugas sebagai anggota dewan. Dalam pemeriksaan, Rieke memboyong tiga keping CD tentang gambar insiden kejadian tersebut. Tidak hanya itu, rekaman dalam bentuk DVD dari panitia dan rekaman talk show di televisi swasta pun diboyong Rieke. Nah, bukti itu oleh Rieke dijadikan fakta ke hadapan penyidik.
“Kita nyatakan di sini bukan hanya hal-hal yang sederhana kita pastikan bahwa negara sudah tidak mampu lagi menjamin hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul. Apalagi materi yang disampaikan klien kami benar-benar materi Tupoksi mereka sebagai anggota dewan,” ujarnya.
Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Mabes Polri Marwoto Soeto menyanggah Polri lamban dalam menangani kasus Banyuwangi. Menurut dia dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut terdapat proses yang mesti dilakukan. Sebut saja pemanggilan para saksi. Menurut dia pemanggilan satu orang saksi membutuhkan proses selama tiga hari. Lalu, dengan saksi pelapor tiga orang membutuhkan waktu sembilan hari. “Tidak lamban juga. Makanya kalau memanggilnya berbarengan bisa cepat. Kalau satu agak lama,” pungkasnya.
Kasus tersebut bermula saat Komisi IX yang dikomandani Ribka Tjiptaning melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi Jawa Timur pada 21 hingga 23 Juni 2010. Agenda kunjungan, yakni sosialisasi pelayanan kesehatan gratis. Nah, kegitan tersbeut dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat setempat khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.
Usai kunjungan kerja, Ribka, Rieke dan Nursuhud bertemu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indoensia (IBI) pada salah satu rumah makan di kelurahan Pakis, Banyuwangi pada 24 Juni 2010. Namun acara tersebut dibubarkan secara paksa oleh massa pendukung kelompok keagamaan. Massa menuding pertemuan tersebut sebagai upaya mengumpulkan keluarga besar Partai Komunis Indonesia (PKI).