Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syarifuddin Sudding mencecar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Timur Pradopo terkait pemberian izin keramaian penyelenggaraan Liga Primer Indonesia (LPI). Politisi Partai Hanura ini menilai pemberian izin itu menyalahi UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Pasal 51 ayat (2) UU itu berbunyi ‘Setiap orang yang ingin menyelenggarakan olahraga nasional harus mendapatkan rekomendasi organisasi induk yang bersangkutan’. Ia menegaskan organisasi induk sepakbola di Indonesia adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Keberatan Syarifuddin ini tentu bisa dimaklumi. Pasalnya, selain berprofesi sebagai Anggota Komisi III DPR, ia juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Disiplin PSSI. Namun, Syarifuddin buru-buru menegaskan pernyataannya ini tak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai Pengurus PSSI.
“Terlepas saya sebagai pengurus PSSI, tetapi tindakan kepolisian yang memberikan izin itu melanggar norma hukum. Seharusnya, bapak tak memberikan izin penyelenggaraan LPI karena bisa berimplikasi penjatuhan sanksi oleh FIFA,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri di Gedung DPR, Senin (24/1).
Syarifuddin menegaskan terlepas dari kelebihan dan kekurangan PSSI, seharusnya penyelenggaraan sepakbola di Indonesia harus tetap satu induk. Ia juga meminta institusi kepolisian tidak terjebak dengan kepentingan-kepentingan politik dalam persepakbolaan Indonesia.
Sekedar mengingatkan, sikap Kepolisian terkait penyelenggaraan Liga Primer Indonesia (LPI) memang kerap berubah-ubah. Awalnya, Kadiv Humas Mabes Polri Anton Bahrul Alam menegaskan izin keramaian penyelenggaraan Liga Primer tak akan diberikan tanpa adanya rekomendasi dari PSSI.
Namun, selang beberapa hari sikap ini berubah. Mabes Polri akhirnya memberikan izin keramaian setelah Liga Primer mendapat rekomendasi dari Badan Olahraga Profesi Indonesia (BOPI) dan Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Jawa Tengah. Namun, PSSI Pusat keukeuh tidak memberikan rekomendasi.