Masa libur bersidang anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan sebutan masa reses, merupakan agenda rutin tiap tahunnya. Pada masa reses ini, anggota DPR biasanya mengadakan serangkaian kunjungan kerja serta kunjungan lapangan ke daerah pemilihan dan studi banding ke luar negeri. Tentu saja, kegiatan tersebut tetap mendapat anggaran yang dialokasikan untuk komunikasi intensif dengan rakyat di daerah pemilihannya.
Seperti apa yang akan dilakukan oleh anggota dewan dalam waktu dekat ini. Menjelang Ramadhan, di bulan Agustus mendatang, DPR akan kembali memasuki masa reses. Dengan kembali masuk masa reses, maka sejumlah anggaran akan dikucurkan untuk membiayai kunjungan kerja anggota ke daerah. Besarnya anggaran yang telah disiapkan DPR ini dikritik oleh kalangan masyarakat.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dalam rilisnya yang diterima hukumonline menjelaskan bahwa anggaran masa reses yang disiapkan DPR terlalu besar. Menurut Koordinator dan Investigasi Seknas FITRA, Uchok Sky Kadafi, mengacu pada DIPA Tahun 2010 DPR RI, anggota DPR mendapatkan anggaran untuk komunikasi intensif dalam rangka penyerapan aspirasi sebesar Rp230 miliar.
“Jadi, kalau Rp230 miliar dibagi 560 anggota DPR, maka setiap anggota DPR akan menerima uang komunikasi intensif yang notabenenya masuk ke kantor pribadi anggota DPR sebesar Rp412 juta per orang dalam satu tahun. Dan kalau ada 4 kali reses ke dapil masing-masing, maka anggota DPR akan menerima uang komunikasi setiap reses adalah sebanyak Rp103 juta perorang,” jelas Uchok dalam rilisnya. Padahal, setiap bulannya menurut Uchok, total jumlah uang komunikasi intensif yang digelontorkan untuk seluruh anggota DPR mencapai Rp94 miliar.
Dengan anggaran yang demikian besar, masih menurut Uchok, seharusnya bisa dialokasikan untuk hal lain yang langsung nyata dirasakan oleh masyarakat. “Sebetulnya anggota DPR kalau masih punya akal sehat, bisa memberikan bantuan modal usaha untuk orang-orang miskin yang kena imbas kenaikan TDL sebesar Rp2 juta perorang,” ujar Uchok. Dengan dana bantuan tersebut, menurut Uchok, satu orang anggota DPR bisa menyelamatkan sebanyak 290 orang miskin dalam satu tahun.
Untuk itulah, menurut Uchok, anggaran komunikasi intensif sebesar Rp230 miliar harusnya dialokasikan kepada orang miskin. “Sudah cukup apabila anggaran komunikasi intensif yang pertahun sebesar Rp94 miliar untuk setiap bulan, dan bisa dipergunakan untuk masa reses selama 4 kali reses ke dapil masing-masing,” papar Uchok.
Selain mengurangi anggarannya, DPR menurut Uchok, harusnya juga melaporkan apa hasil dari kunjungannya ke daerah. Karena biasanya apresiasi rakyat terhadap anggota DPR malah berkurang karena anggota DPR yang kurang merakyat atau tidak peduli apa saja kepentingan rakyat. “Hal ini dibuktikan dengan persetujuan anggota DPR dengan kenaikan TDL, tanpa melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah tersebut, dan tidak juga memikirkan dampak dari kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat akibat dari kenaikan TDL,” jelas Uchok.