Setelah itu, mereka membuat dan meneken perjanjian kerja sama pengadaan tanah melalui Haposan dan Lembertus. Pembuatan perjanjian kerja sama itu, menurut penuntut umum, merupakan upaya menggagalkan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Pasalnya, uang yang tersimpan dalam sekian rekening tidak dijadikan barang bukti. Malahan uang yang diblokir diakui Andi sebagai miliknya dalam bisnis pengadaan tanah. Dengan begitu, perkara tidak masuk pada unsur delik sebagaimana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut umum menilai perbuatan terdakwa Andi Kosasih dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. “Dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar,” ujar Rom.
Koordinator penasihat hukum Andi, yakni OC Kaligis di muka persidangan menyanggah tudingan penuntut umum. Sebaliknya, Kaligis menyebut kliennya sebagai orang yang berjasa atas terbongkarnya perkara tersebut. Pada 27 maret 2009, atas inisiatifnya sendiri Andi terbang dari Singapura ke Jakarta. Tujuannya, Andi berniat mengklarifikasi pemberitaan media massa yang memberitakan Andi sebagai pemilik rekening di sejumlah bank. Atas keterangan Andi, Kaligis menghubungi Kabareskrim Ito Sumardi. Pertanyaan Kaligis adalah “Untuk menanyakan apakah terdakwa akan kami serahkan pada Bareskrim atau Satgas Pemberantas Mafia Hukum. Dan kami dimiinta untuk menyerahkan ke Bareskrim,” ujarnya dalam nota keberatan.
Selain itu, sambung Kaligis selama persidangan Gayus di PN Tangerang kliennya tak pernah dipanggil sebagai saksi dalam persidangan. “Mengapa? Karena uang Rp28 miliar tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dakwaan Gayus Halomoan P Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang,” tuturnya.
Kaligis tetap yakin hubungan kliennya dengan Gayus tidak lebih sebagai hubungan bisnis. Karena itu pula ia menilai surat dakwaan jaksa kabur.