Sistem IT ini, lanjutnya, secara otomatis membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Sistem IT di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan mencatat dan menyimpan data kendaraan yang telah mengisi BBM bersubsidi. Jika kendaraan A, misalnya, telah tercatat mengisi BBM dengan batas maksimal dalam sehari di suatu SPBU, sesuai dengan yang ditentukan dan dibatasi oleh pemerintah, maka data tersebut secara langsung akan terintegrasi dengan SPBU lainnya. Artinya, kendaraan A tidak bisa melakukan pengisian kembali. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi penimbunan BBM bersubsidi yang kerap terjadi di Indonesia.
Hatta menegaskan semua kebijakan yang diputuskan Presiden SBY mengenai subsidi BBM sudah digitung dengan baik. Perhitungan dilakukan berdasarkan inflasi, resiko kemiskinan dan dampak ke pertumbuhan ekonomi. "Setelah keputusan itu diambil maka pemerintah harus tetap mempertahankan kuota BBM yang ada yakni 46 juta kiloliter," ujarnya.
Pengamat ekonomi Hendri Saparini berpendapat, dua opsi pembatasan atau kenaikan sama sekali tidak tepat jika pemerintah tak segera memperbaiki supply dan demand serta tata niaga energi dalam negeri. Bahkan Hendri menyayangkan kebijakan pemerintah membeli BBM ke pasar, bukan langsung ke produsen. "Sudah banyak masukan, dan paper sudah diberi sejak 2005 agar subsidi tidak membengkak. Tapi pemerintah tidak lakukan. Pemerintah tidak mau melihat apa yang sudah tidak mereka lakukan," katanya.
Menurut Hendri, jika pemerintah tetap memilih dua opsi yang telah disiapkan, konsekuensi dari pilihan tersebut juga harus dilakukan. "Jangan hanya mengambil opsi tetapi konsekuensi dari pilihan tersebut tidak dipikirkan," pungkasnya.