Data yang dijadikan pemerintah untuk menetapkan upah minimum berasal dari BPS. UU No.11 Tahun 2020 dan PP No.36 Tahun 2021 menghapus upah minimum sektoral. Formula penetapan upah minimum yang diatur kedua aturan tersebut dinilai sudah tepat karena memasukan sejumlah variael seperti tingkat penyerapan tenaga kerja. “Kami berharap kepala daerah menetapkan upah minimum sesuai UU No.11 Tahun 2020 dan PP No.36 Tahun 2021,” ujar Hariyadi.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari unsur pengusaha utusan Apindo, Adi Machfud Wuhadji, mengatakan Depenas dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) sepakat untuk menggunakan UU No.11 Tahun 2020 dan PP No.36 Tahun 2021 dalam menetapkan upah minimum. “Penetapan upah minimum masih menunggu data dari BPS,” ujarnya.
Mengenai survei KHL tahun 2021 yang dilakukan Apindo di Jakarta, Adi menjelaskan survei itu dilakukan di 4 pasar di Jakarta yaitu pasar Senen, Cipinang, Koja, dan Sukapura. Dengan mengacu 64 jenis KHL sebagaimana Permenaker No.18 Tahun 2020 dihasilkan besaran rata-rata KHL dari 4 pasar tersebut yakni Rp3,6 juta.
“Acuan untuk menetapkan upah minimum tahun 2022 itu bukan lagi berdasarkan KHL,” tegasnya.
Terpisah, Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan perbedaan besaran hasil survei KHL yang dilakukan KSPI dan Apindo karena ada perhitungan komponen KHL yang berbeda, antara lain untuk komponen sewa kamar, transportasi, dan harga barang di pasar.
Dia menduga Apindo menghitung dengan besaran yang sangat rendah untuk ketiga komponen tersebut. Misalnya, komponen transportasi yang dihitung Apindo yakni ongkos untuk naik angkutan umum seperti Transjakarta. Padahal komponen transportasi yang dihitung KSPI itu untuk naik ojek daring karena pekerja/buruh akan telat sampai tempat kerja jika menggunakan angkutan umum apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
“Apa beda survei KHL KSPI dan Apindo? Kalau survei Apindo ada 3 komponen/item KHL yang besarannya selalu dibikin kecil yakni sewa rumah, transportasi, dan harga barang di pasar,” ujar Iqbal.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kementerian Dalam Negeri, Zanariah, mengatakan PP No.78 Tahun 2015 sudah tidak digunakan lagi sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum karena telah diganti PP No.36 Tahun 2020 tentang Pengupahan. Beberapa perubahan antara lain tidak ada lagi upah minimum sektoral, dan kebijakan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
“PP No.36 Tahun 2020 mengatur upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan dan berlaku 1 Januari tahun berikutnya,” kata Zanariah sebagaimana dikutip laman https://bangda.kemendagri.go.id/.