Dia juga menyampaikan kebijakan kartu pra kerja serta program pelatihan kurang tepat diberikan saat ini. “Pemerintah sudah mengeluarkan kartu pra kerja, tapi menurut saya itu tidak tepat sasaran dari segi program yang ditawarkan. Masyarakat tidak membutuhkan pelatihan untuk kondisi pandemi seperti ini. Apalagi akses pelatihannya pun perlu memiliki modal yang tidak sedikit, perlu komputer dan koneksi internet yang mumpuni dan itu menggerus pendapatan yang sudah tidak akan mereka dapat kembali di bulan depan. Lagipula sedikit yang akan memperkerjakan mereka saat kondisi seperti ini. Bentuk bantuannya perlu diubah,” jelas Andry.
Selain itu, pemerintah juga bisa mengurangi dua variabel biaya penting dalam usaha yang berhubungan dengan karyawan seperti penangguhan biaya Jaminan Kesehatan Nasioanal Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (JKN-BPJS) dan mengurangi biaya listrik dan air untuk pelaku usaha.
“Setidaknya pemerintah bisa mengurangi dua variabel biaya penting dalam usaha yaitu biaya yang berhubungan dengan karyawan seperti penangguhan biaya BPJS, atau bisa memberikan diskon di sana dan yang kedua adalah biaya utilitas seperti mengurangi biaya listrik dan air untuk pelaku usaha,” pungkas Andry.