Ahli: Fungsi Legislasi DPD Dikebiri Secara Sistematis
Berita

Ahli: Fungsi Legislasi DPD Dikebiri Secara Sistematis

Perlu ada penafsiran yang tepat terkait Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.

ASH
Bacaan 2 Menit

Karena itu, ia menyarankan desain fungsi legislasi DPD ke depan harus diupayakan memberi tafsir yang tepat merujuk pada wewenang legsilasi DPD menurut Pasal 22D UUD 1945. Dengan memberi tafsir yang tepat, wewenang DPD tidak hanya sebatas mengajukan dan ikut membahas RUU seperti yang dijalankan DPR dan Presiden.

“Apabila MK mau memberi tafsir yang lebih progresif makna persetujuan juga dinilai sebagai konsekwensi  dari pembahasan bersama, tidak keliru apabila DPD dilibatkan dalam proses pembentukan UU sampai pada proses persetujuan bersama,” kata ahli yang dihadirkan pemohon ini.

Ahli pemohon lainnya, Pakar Filsafat Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Sidharta mengatakan, keberadaan DPD merupakan keinginan bersama dari segenap rakyat Indonesia. Menurut dia, DPD merupakan representasi keinginan rakyat saat mengikuti pemilihan umum.

“Mereka (rakyat) tidak ingin representasi mereka hanya menjadi simbol semata, seperti pernah terjadi dengan label utusan daerah selama 50 tahun dan berlanjut pada sekian tahun terakhir ini pascareformasi. Sangat berdosa jika membiarkan harapan masyarakat kandas begitu saja pada setiap kali pemilihan umum dengan dana milyaran terbuang,” kata Shidharta, yang juga menjadi dosen FH Universitas Diponegoro ini. 

Untuk diketahui, 18 anggota DPD dan beberapa warga negara memohon pengujian sejumlah pasal dalam UU MD3 dan UU PPP terkait kewenangan DPD dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Mereka berdalih kedua undang-undang itu telah mereduksi kewenangan DPD tanpa melibatkan DPD mulai dari pengajuan RUU hingga persetujuan RUU.

Padahal, RUU yang dibahas itu menyangkut kewenangan DPD. Mulai dari otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, hingga pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Kewenangan DPD dijamin Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Karenanya, DPD meminta MK mempertegas penafsiran kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah di pusat

Tags: