Terlepas dari hambatan itu, ekonom M. Ikhsan Modjo, tidak sependapat jika Bank Indonesia menyuntikan dana ke Indover. Itu salah besar. Uang BI, uang masyarakat, tegas pengamat dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) ini, Kamis (23/10).
Untuk itu Ikhsan meminta DPR agar menolak usulan Bank Indonesia tersebut. Apalagi, kata dia, yang terjadi di Indover tak sekedar masalah likuiditas semata. Ada indikasi bahwa Indover juga menjadi tempat money laundering (pencucian uang), ujarnya.
Yang harus diperjelas, kata dia, kenapa aset BUMN dan bank-bank di Indonesia menempatkan uangnya di negeri Belanda. Kenapa tidak disimpan di dalam negeri? tanyanya.
Oleh karena itu, Ikhsan mendesak pemerintah dan DPR mengusut kasus gagal bayar Indover. Kenapa mereka (Indover) ikut terkana krisis? Manajemen Indover juga mesti bertanggung jawab, cetusnya.
Kritikan ini bukan hanya datang dari Ikhsan. Sejumlah pengamat ekonomi juga pasti akan menanyakan kebijakan Bank Indonesia ini. Soalnya dana Rp7,3 triliun bukan angka kecil. Angka ini setengah dari total dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008. Dan yang lebih penting lagi adalah agar kasus BLBI tidak kembali terulang di Indover.