“Para penggugat sangat jelas menyatakan pihak dalam Perjanjian SHA adalah Penggugat I, II dan PT Kharisma Bumu Persada, bahkan dalam eksepsi absolut para Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa para Tergugat merupakan pihak dalam Perjanjian SHA. Perjanjian SHA tidak mengikat untuk para Tergugat melainkan para Penggugat dengan PT Kharisma Bumi Persada,” jelas Radhie.
Begitupula dengan jawaban Tergugat jika Penggugat tidak memiliki legal standing, karena tidak ada satupun tagihan yang dibayarkan para Tergugat. Sedangkan tagihan yang masuk ketika itu dianggap masih berupa konsep atau draft, Radhie membantah dengan tegas dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat yang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo dianggap keliru.
Radhie menyatakan pihaknya akan mengajukan sejumlah bukti berupa akta dan juga saksi bahwa invoice yang ditagihkan kepada Penggugat telah dibayarkan. Kemudian terkait dengan invoice yang tidak memiliki nomor juga masih merupakan draft atau konsep. Radhie juga membantahnya sebab invoice yang dikirimkan kepada PT Morris Energi tertanggal 14 Oktiber 2014 terkait pemberian jasa hukum “Termination Harris Project” juga tidak memiliki nomor tetapi tetap dibayarkan pihak Morris.
“Faktanya di dalam invoice yang menurut Para Tergugat draft tidak pernah tercantum satupun petunjuk bahwa dokumen invoice merupakan draft, faktanya dokumen invoice dibuat tanpa ada tulisan draft dan telah ditandatangani oleh penagih,” terang Radhie.
Pengiriman invoice yang dilakukan Tergugat, menurut Radhie justru membuktikan adanya hubungan antara Tergugat dengan Penggugat. “Para Tergugat dalam memberikan jawaban pada bagian eksepsi kedua secara tegas mengakui telah mengirimkan invoice kepada Para Penggugat meski para Tergugat berdalih invoice yang dikirimkan merupakan draft invoice,” sambungnya.
Setelah replik, pihak Tergugat pun mempunyai kesempatan memberikan tanggapannya melalui duplik. Kepada hukumonline, kuasa hukum para Tergugat, Yefikha dari kantor Hukum Hotman Paris & Partner tidak menjelaskan secara rinci mengenai materi duplik yang diberikan kepada majelis. Inti dari duplik tersebut menurut Fikha adalah bantahan dari replik yang diajukan Penggugat.
“Kita juga menanggapi. Kan kita juga ajukan eksepsi kompetensi absolut, kita memberikan bukti-bukti terkait kompetensi absolut. Tadi kan kita juga menyerahkan bukti-bukti, untuk bukti awal kompetensi absolut,” pungkas Fikha seusai penyerahan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (23/11).
Fikha juga bersikeras jika gugatan yang diajukan terhadap kliennya ini salah alamat karena bukan merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan pengadilan arbitrase Singapura. Argumen ini didasarkan pada dokumen perjanjian SHA yang telah ditandatangi jika setiap perselisihan diselesaikan melalui arbitrase.
“Kita memberikan bukti awal bahwa itu harus digugat di arbitrase di Singapura. Perjanjian itu sendiri SHA, kalau dibaca ada klausul perselisihan harus diselesaikan di SIAC,” ujar Fikha. Sedangkan saat ditanya mengenai invoice yang dikirimkan dianggap penggugat sebagai tagihan yang sah menurut Fikha hal tersebut hanyalah asumsi dari pihak Penggugat. “Kita punya pembelaan (invoice) itu sebagai draft saja,” tutup Fikha.