Presiden Joko Widodo telah memaparkan keterangan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR, Jumat (16/08/2024) lalu.
Belanja negara direncanakan Rp3.613,1 triliun meliputi, belanja Pemerintah Pusat Rp2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Jokowi menjelaskan penyusunan Rancangan APBN 2025 didasarkan pada asumsi. Antara lain inflasi dijaga 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen.
“Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045,” katanya dalam dalam rapat Paripurna DPR, Jumat (16/08/2024) lalu.
Baca juga:
- MK Buka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon Kepala Daerah
- Dorong Efisiensi Layanan Peradilan, MA Luncurkan 5 Aplikasi Baru
RAPBN 2025 menjadi yang terakhir bagi Jokowi, sebab masa jabatannya sebagai Presiden akan berakhir Oktober 2024. Seluruh fraksi DPR menyatakan setuju terhadap RAPBN 2025 dan nota keuangannya. Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibacakan Adisatrya Suryo Sulisto menyebutkan RAPBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan. Pemerintahan saat ini yang menyusun RAPBN 2025, tapi yang menjalankan dan mempertanggungjawabkan pemerintahan 2024-2029.
“Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (20/08/2024).
Adisatrya mencatat RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya hanya sebatas menjelaskan alokasi anggaran dari berbagai bidang tanpa kejelasan transformasi struktural yang akan dicapai. Dia berharap petani, nelayan, buruh, UMKM, kegiatan ekonomi rakyat dan lainnya mendapat akses untuk mencapai kesejahteraan melalui alokasi program berkualitas dalam APBN. Fraksi PDIP setuju RUU APBN 2025 dibahas lebih lanjut.