(Baca: Penjelasan Hukum Soal Pelantikan Presiden RI Harus 20 Oktober)
Ketiga, terhadap berbagai kendala regulasi bakal disederhanakan. Pemerintah, kata Jokowi, bakal mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang berkaliber besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Kedua undang-undang tersebut nantinya menjadi omnibus law, yakni satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang.
“Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ujarnya.
Keempat, penyederhanaan birokrasi bakal dilakukan secara besar-besaran. Menurutnya, investasi dilakukan dalam menciptakan lapangan pekerjaan menjadi prioritas. Sementara terhadap berbagai prosedur yang panjang dan relatif menyulitkan bakal dipangkas. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja,” ujarnya.
Jokowi bakal menggantinya dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Di periode kedua ini, Jokowi akan lebih ‘garang’ terhadap jajarannya. Terhadap aparatur di bawahnya yang tidak kompeten, boleh jadi bakal dimutasi atau dicopot. Di depan ratusan aparatur pemerintahan dan anggota dewan, Jokowi meminta kepada para menterinya dan pejabat serta birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” ujarnya.
Kelima, transformasi ekonomi. Menurutnya, bangsa Indonesia mesti bertransformasi dari aspek ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur pada jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi. “Bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Jokowi mengingatkan para menterinya bahwa tugas pemerintah tak hanya membuat dan melaksanakan kebijakan. Namun, membuat masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dia menegaskan tugas pemerintah dan pejabatnya memastikan dan menjamin kebijakan pemerintah sampai ke rakyat. Sementara tugas birokrasi, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.
Diminta Konsisten
Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Aboebakar Alhabsyi berharap Presiden Jokowi di periode kedua bersama Maruf Amin dapat mengimplementasikan visi dan misinya, yakni terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian dan berlandaskan gotong royong.