“Coba aja lihat BPS. Inflasi makanan kan yang dikonsumsi masyarakat bawah,” imbuhny.
Dengan demikian, berdasarkan argumentasi tersebut, Iqbal menegaskan sudah selayaknya UMP tahun 2024 naik 15 persen. Tak ketinggalan, Iqbal mengkritik pembahasan upah minimum 2024 belum menemui titik terang. Sebab PP 36/2021 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dinilai tidak berlaku.
“Kalau PP 36/2021 tidak berlaku, Permenaker 18/2022 juga tak berlaku, maka produk hukum mana yang digunakan pemerintah dalam kenaikan UMP 2024, yang akan diputuskan November 2023 ini, jadi tidak ada dasar hukum,” katanya.
Jika Menteri Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan upah minimum 2024 dan merekomendasikan aturan ke Gubernur yang menandatangani baik keputusan UPM dan UMK, maka satu-satunya dasar dasar hukum yang bisa digunakan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi UU, tanpa turunannya. Tapi, aturan ini sulit mendefinisikan indeks. Persoalan kedua, Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Nasional belum ada rapat.
“Mereka bingung semua dewan pengupahan apa dasar putuskan atau rekomendasikan, sehingga nggak ada rapat,” kata Iqbal.
Iqbal menegaskan pihaknya tak segan membawa penetapan upah minimum 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika proses pembahasannya tidak melibatkan pihak buruh dan pengusaha.
Setali tiga uang, Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mendukung wacana kenaikan UMP tahun 2024. Baginya kenaikan UMP 2023 menjadi keharusan seiring naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Menurutnya, bila biaya hidup makin tinggi tanpa adanya perubahan pendapatan masyarakat, bakal berdampak pada daya beli dan kesejahteraan rakyat.
Politis fraksi PKS itu mengingatkan pemerintah wajib mengajak para pekerja dan pengusaha untuk duduk bersama membahas kenaikan UMP 2024. Dia mengingatkan penyusunan UMP harus mengedepan prinsip win win solution, bukan saling mengalahkan atau menang-menangan. Pekerja berhak atas upah yang layak.
Sementara pengusaha pun berhak mendapat keuntungan usaha. Semua memiliki kontribusi dan hak masing-masing. Dia menilai, prinsip keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan harus memastikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan UMP, benar-benar bertujuan untuk membangun kedaulatan ekonomi rakyat.
“Bagaimana rakyat bisa berdaulat jika kehidupan ekonominya terpuruk. Oleh sebab itu, negara harus adil dan berpihak pada rakyat. Naiknya harga bahan-bahan pokok harus diimbangi dengan kenaikan pendapatan rakyat, salah satunya adalah melalui kenaikan UMP,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Hukumonline.