"Maka terjadi tumpang tindih area konsesi mencapai 4,9 juta ha, diprediksi berpotensi sebagai kawasan hutan yang berkurang," paparnya.
Sementara itu, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Nasional, Deddy Ratih mengatakan, inpres moratorium hutan tidak membumi. Ditambah lagi, kepedulian pemerintah daerah begitu kurang terhadap pelaksanaan inpres tersebut. Di samping itu pengawasan terhadap kawasan yang dimoratorium tidak ada.
"Sampai Maret 2012 masih dilakukan pembukaan lahan. Hal ini bisa saja terjadi karena monitoring yang tidak efektif dan pelaksanaan inpres yang tidak jelas," ujar Deddy, menegaskan.
Sepanjang 2011 juga tecatat 163 konflik agraria dengan rincian 97 kasus disektor perkebunan, 36 kasus disektor kehutanan, 21 kasus disektor infrastruktur, delapan kasus disektor pertambangan dan satu kasus di wilayah tambak serta pesisir.
Hal ini menunjukkan inpres moratorium hutan belum melakukan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan karena tidak menyentuh aspek sosial, hak atas tanah dan akses masyarakat atas sumberdaya alam, tambah dia.