Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan tersebut, common law mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan secara natural memiliki potensi menyalahgunakan wewenang. Oleh sebab itu, hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.
Sementara itu, salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian perusahaan tidak disebabkan oleh keputusan bisnis atau business judgment yang tidak tepat agar dapat menghindar dari pelanggaran prinsip duty of care. Menurut Prof Jamin, terdapat tiga poin yang dilakukan direksi agar tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diakibatkan oleh keputusannya.
“Pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar,” jelasnya.
Kedua, pimpinan perusahaan tidak memiliki kepentingan dengan keputusan tersebut, sehingga memutuskan dengan iktikad baik. Ketiga, direktur memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.
Apabila terbukti tindakan atau keputusan yang diambil oleh direktur untuk memberlakukan kebijakan korporasi yang didasarkan atas business judgment yang tepat untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya bagi korporasi. Lalu, ternyata tindakan yang diambil tersebut menimbulkan kerugian yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dibebankan pada pribadi pengurus baik direksi maupun pejabat korporasi lainnya, tetapi dibebankan kepada korporasi.
“business judgment rule ini harus ada indikator-indikatornya. Kalau sudah melakukan hal di atas maka akan terlepas dari tanggung jawab pribadi,” paparnya.
Untuk pertanggungjawaban oleh pengurus perusahaan hanya dimungkinkan apabila terbukti terjadi pelanggaran duty of care dan duty of loyalty. Pidana bagi pengurus bisa diberikan jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda. Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proporsional.
“Pidana kurungan pengganti denda yang disebutkan dapat dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.”