Menghadapi Oligarki
Pengajar STH Indonesia Jentera, Asfinawati, melontarkan pertanyaan perihal oligarki yang banyak disebut sebagai ‘penumpang gelap’ dalam berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Apakah masing-masing pasangan calon membicarakan oligarki?. “Bagaimana menghilangkan atau mengurangi ‘penumpang gelap’ ini atau malah mereka (oligarki,-red) berkontribusi dalam dana kampanye?” tanya mantan Ketua YLBHI itu.
Menanggapi Asfinawati, Fadhil Hasan menyebut istilah lain oligarki yakni konglomerat. Tapi berbeda dengan konglomerat di era orde baru dimana pemerintah mampu mengendalikan konglomerat. Misalnya dalam hal kenaikan harga kebutuhan pokok, Presiden Soeharto membereskan persoalan itu dengan memanggil para konglomerat untuk menghadap ke Istana Presiden. Tapi bukan berarti hal itu dapat dibenarkan.
Anggota Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Rainer Haryanto. Foto: RES
Persoalannya, menurut Fadhil oligarki mengendalikan kebijakan pemerintah. Bukan berarti Anies-Muhaimin anti terhadap pengusaha besar, sebab mereka juga berkontribusi mendorong pertumbuhan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Tapi Anies-Muhaimin hendak memastikan semua tidak ada peran oligarki dalam kebijakan publik yang diterbitkan pemerintah.
“Jadi orientasi kita kepentingan publik harus berdasarkan kebijakan yang dibuat, dipromosikan oleh pemerintah dan publik itu sendiri,” katanya.
Prabowo-Gibran menurut Fahri Bachmid pada intinya oligarki tidak mendikte kebijakan pemerintah. Pelaku ekonomi harus dikembalikan kepada fungsinya. Menurutnya, tak mungkin pemeringana berjalan tanpa adanya pelaku usaha atau ekonomi.
“Jangan sampai pelaku usaha atau malah oligarki mendikte kebijakan publik,” tegasnya.
Soal oligarki, Rainer Haryanto mengatakan yang paling penting terciptanya pembangunan adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong dan membutuhkan kepastian hukum regulasi. “Itu yang menjadi fokus kami dan akan kita dorong terus,” pungkasnya.