Advokat memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, advokat berkepentingan untuk mengawal dan memberi masukan terhadap RUU KUHP. Sebagai salah satu upaya, Kongres Advokat Indonesia, DPN Peradi pimpinan Luhut MP Pangaribuan, dan Peradi (SAI) menggelar seminar nasional guna memberi masukan terhadap RUU KUHP.
Seminar itu fokus membahas sedikitnya pada 3 isu utama yakni Contempt of court; obstruction of justice; dan pidana yang berkaitan dengan jabatan. Ketua Umum DPN Peradi (RBA), Luhut MP Pangaribuan mengutip Pasal 280 RUU KUHP terkait contempt of court dimana ketentuan itu antara lain ancaman pidana dengan denda paling banyak kategori II bagi setiap orang yang bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan, padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan.
Ancaman itu juga berlaku bagi setiap orang yang tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasi proses persidangan. Luhut menilai aturan contempt of court dalam RUU KUHP hanya fokus pada hakim. Padahal ketentuan itu masuk dalam bab Kejahatan Terhadap Peradilan, dimana peradilan tidak hanya terkait oleh hakim, tapi juga profesi penegak hukum lainnya termasuk advokat.
“Jadi sikap tidak hormat itu jangan hanya berlaku untuk hakim, tapi juga jaksa dan advokat,” kata Luhut dalam “Seminar Nasional Organisasi Advokat Membahas Rancangan KUHP 2022: Mewujudkan KUHP Baru Yang Mampu Menciptakan Keadilan”, Rabu (3/8/2022).
Baca Juga:
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP Sampaikan 23 Isu Krusial RKUHP
- Begini Alasan Pemerintah Belum Membuka Draf RKUHP Terbaru
Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia, D Susanti R, menyoroti 3 pasal RUU KUHP yang menyoal obstruction of justice (pidana menghalang-halangi proses peradilan) yakni Pasal 282-284. Pasal 282 RUU KUHP mengancam pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak kategori V antara lain bagi setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan.
“Catatan kami perbuatan yang dilarang dalam Pasal 282 huruf a RUU KUHP yakni mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung dan tidak langusng proses peradilan ini tidak jelas dan tidak ketat, sehingga rentan kriminalisasi,” urai Susanti.