“Minimnya pengetahuan para calon hakim ad hoc HAM terhadap hal-hal mendasar tersebut menurut kami sangat tragis mengingat para calon merupakan praktisi hukum yang telah berkiprah cukup lama sebagai penegak hukum,” ujar Fatia.
Ketiga, Fatia mencatat ada calon hakim yang memiliki rekam jejak buruk. Hal itu dibuktikan dari fakta calon hakim tersebut melakukan rekayasa terhadap dokumen kelengkapan pendaftaran calon hakim. Calon hakim itu mengakui perbuatannya ketika dikonfirmasi KY. Persoalan itu memprihatinkan mengingat calon hakim tersebut pernah menjabat sebagai hakim ad hoc tipikor selama 10 tahun.
Soal proses rekrutmen calon hakim ad hoc HAM itu, Fatia memaklumi ada kebutuhan untuk menemukan calon hakim yang tepat guna mengadili kasus pelanggaran HAM. Tapi proses itu, tidak boleh serampangan karena kasus pelanggaran HAM berat tergolong rumit. Terpilihnya hakim ad hoc HAM yang kurang kompeten sudah menjadi sorotan masyarakat sipil terutama terkait penanganan kasus pelanggaran HAM berat Paniai tahun 2022. “Kami berharap hal yang sama tidak kembali diulangi oleh KY,” ujarnya.
Dia berharap hakim ad hoc yang terpilih dapat menjawab kebutuhan keadilan dan pegungkapan kebenaran yang selama ini gagal dilakukan oleh empat Pengadilan HAM yang telah berjalan (Tanjung Priok, Timor Timur, Abepura dan Paniai). Hakim ad hoc HAM seharusnya memiliki pemahaman mendalam terhadap mekanisme pengadilan HAM.
Khususnya mekanisme pembuktian yang digunakan serta pengetahuan mumpuni terhadap unsur-unsur atau elemen pelanggaran HAM berat, dan tidak hanya diloloskan karena ada kebutuhan untuk mengadili kasus tertentu semata. KontraS meminta KY tidak meluluskan calon hakim ad hoc HAM yang memiliki pengetahuan minim terhadap mekanisme pengadilan HAM serta HAM secara keseluruhan.
“KY diharapkan mempertimbangkan untuk kembali melakukan proses rekrutmen hakim ad hoc HAM untuk mencari yang kredibel,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pansel KY telah merampungkan seluruh tahapan seleksi terhadap sejumlah calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM. Setidak nama 6 CHA dan 3 calon hakim ad hoc HAM yang bakal ditempatkan di MA telah disodorkan KY ke DPR agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.