Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku telah berusaha maksimal memperhatikan kesejahteraan pegawai negeri. Kenaikan gaji sudah kami lakukan untuk PNS, TNI, dan Polri. Pengangkatan tenaga honorer dan pemberian tunjangan sudah kami laksanakan. Gaji ke-13 juga sudah kami bayarkan, paparnya dalam pidato sambutan malam itu.
Masih jauh tertinggal
Terpisah, anggota BPK Baharuddin Aritonang menjelaskan rencana rekrutmen tenaga auditor. Kami sudah memiliki hamper 3.000 tenaga pemeriksa. Awal tahun ini kai sudah rekrut 736 auditor baru. April nanti kami berencana membuka 1.300 lowongan.
Baharuddin menyesalkan ketertinggalan BPK dibanding dengan negara lainnya. Pada dasarnya ada tiga jenis audit. Pertama, pemeriksaan laporan keuangan (financial statement audit); kedua, audit kinerja (performance audit); dan ketiga audit tujuan khusus (special purpose audit), tuturnya. Sayangnya, hingga kini laporan keuangan Pemda saja masih amburadul.
Baharuddin mencontohkan BPK Malaysia yang sudah bisa mengaudit proyek WC umum. Baharuddin mengelak jika yang disalahkan adalah BPK. Bukan buruknya kinerja BPK. Kalau Pemda-nya sendiri yang tak siap, kami bisa apa? sanggahnya.
Baharuddin tetap percaya tidak ada kata terlambat. Dengan berbagi pengalaman dari banyak Negara, kita akan menyerap ilmu baru. Tahun lalu kita berhasil mengaudit 80 persen APBD. Tahun ini harus semua APBD diaudit, sambung Baharuddin.
Target tersebut masih belum bisa dibilang oke. Kalau hanya APBD, tantangan ke depan, mampukah kita mengaudit seluruh laporan keuangan BUMD dan BUMN? ujarnya. Menurut Baharuddin, rata-rata laporan keuangan BUMD yang layak audit baru 10 persen.
Baharuddin mencontohkan ada kasus menarik, yaitu kejadian longsor di Jember. Hutan dibabat untuk ditanami kopi oleh perusahaan milik Pemda –BUMD. Pendapatan daerah dari kebun kopi tersebut hanya Rp8,5 miliar dalam lima tahun. Artinya pendapatan tak sebanding dengan total kerugian akibat tanah longsor yang mencapai Rp90 miliar dan menewaskan 11 orang itu, seloroh Baharuddin. Kasus ini sangat bersentuhan dengan audit dengan tujuan khusus.
Sementara itu, BPK memberikan penghargaan kepada Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Anwar tak menjelaskan alasan terpilihnya Pemda Gorontalo sebagai pemenang.