Menkeu Sri Mulyani berkerut dahi. Dia heran, hingga 60 tahun BPK berdiri, hampir 400 Pemda belum bisa tuntas membuat laporan keuangan. Akibatnya, BPK tidak bisa memeriksa semua APBD dengan benar. Hal itu dia sampaikan dalam Seminar Sehari Pemeriksaan Sektor Publik di Jakarta Convention Center (9/01).
Dalam acara Malam Pemberian Penghargaan atas Pencapaian Menuju Tertib Administrasi Keuangan (9/01), Ketua BPK Anwar Nasution mengungkapkan banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tak layak audit. Pada tahun anggaran 2005, BPK telah memeriksa 344 LKPD. Baru 84,6 persen LKPD yang diberi opini wajar dengan pengecualian. Sekitar 2,33 persen LKPD dinilai tidak wajar dan 7,85 persen tidak diberi pendapat (disclaimer).
Tahun 2006 pun masih di bawah harapan. Hingga semester I 2006, terdapat 15.414 temuan pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp60.353,12 miliar dan 449,92 ribu dolar AS. Itu pun yang baru ditindaklanjuti oleh Pemda sebanyak 5.586 temuan (36,24 persen) dengan nilai Rp15.046,56 miliar. Sisa temuan yang sebanyak 9.828 buah dengan besaran nilai Rp45.306,56 miliar dan 449,92 ribu dolar AS hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Pemda. Jika tak segera diselesaikan, permasalahan laporan keuangan di tingkat daerah bakal makin menumpuk.
Anwar menyayangkan kualitas laporan keuangan pemda. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara seharusnya dapat menjadi acuan penyeragaman penyusunan laporan keuangan. Ditambah luasnya rentang cakupan pemeriksaan, tentu hal ini sangat merepotkan tenaga auditor BPK.
Masalah yang cukup mencuat adalah minimnya gaji tenaga auditor. Kemampuan anggaran sangat terbatas. Jumlah kantor perwakilan BPK baru 17 sejak 2004, ungkapnya. Oleh karena itu, BPK akan menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) swasta untuk memeriksa LKPD.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku telah berusaha maksimal memperhatikan kesejahteraan pegawai negeri. Kenaikan gaji sudah kami lakukan untuk PNS, TNI, dan Polri. Pengangkatan tenaga honorer dan pemberian tunjangan sudah kami laksanakan. Gaji ke-13 juga sudah kami bayarkan, paparnya dalam pidato sambutan malam itu.
Masih jauh tertinggal
Terpisah, anggota BPK Baharuddin Aritonang menjelaskan rencana rekrutmen tenaga auditor. Kami sudah memiliki hamper 3.000 tenaga pemeriksa. Awal tahun ini kai sudah rekrut 736 auditor baru. April nanti kami berencana membuka 1.300 lowongan.
Baharuddin menyesalkan ketertinggalan BPK dibanding dengan negara lainnya. Pada dasarnya ada tiga jenis audit. Pertama, pemeriksaan laporan keuangan (financial statement audit); kedua, audit kinerja (performance audit); dan ketiga audit tujuan khusus (special purpose audit), tuturnya. Sayangnya, hingga kini laporan keuangan Pemda saja masih amburadul.
Baharuddin mencontohkan BPK Malaysia yang sudah bisa mengaudit proyek WC umum. Baharuddin mengelak jika yang disalahkan adalah BPK. Bukan buruknya kinerja BPK. Kalau Pemda-nya sendiri yang tak siap, kami bisa apa? sanggahnya.
Baharuddin tetap percaya tidak ada kata terlambat. Dengan berbagi pengalaman dari banyak Negara, kita akan menyerap ilmu baru. Tahun lalu kita berhasil mengaudit 80 persen APBD. Tahun ini harus semua APBD diaudit, sambung Baharuddin.
Target tersebut masih belum bisa dibilang oke. Kalau hanya APBD, tantangan ke depan, mampukah kita mengaudit seluruh laporan keuangan BUMD dan BUMN? ujarnya. Menurut Baharuddin, rata-rata laporan keuangan BUMD yang layak audit baru 10 persen.
Baharuddin mencontohkan ada kasus menarik, yaitu kejadian longsor di Jember. Hutan dibabat untuk ditanami kopi oleh perusahaan milik Pemda –BUMD. Pendapatan daerah dari kebun kopi tersebut hanya Rp8,5 miliar dalam lima tahun. Artinya pendapatan tak sebanding dengan total kerugian akibat tanah longsor yang mencapai Rp90 miliar dan menewaskan 11 orang itu, seloroh Baharuddin. Kasus ini sangat bersentuhan dengan audit dengan tujuan khusus.
Sementara itu, BPK memberikan penghargaan kepada Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Anwar tak menjelaskan alasan terpilihnya Pemda Gorontalo sebagai pemenang.