Subsidi berkurang
Dalam laporan Elsam yang bertajuk "Melemahnya Daya Penegakkan HAM: Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan", disebutkan, kebijakan yang mendorong percepatan liberalisasi sektor-sektor pelayanan dasar (essential services), secara langsung berdampak pada terus terjadinya pengurangan subsidi secara signifikan yang terakumulasi sejak 1998. Pada saat yang sama, tuntutan besarnya peran swasta menggeser fungsi pelayanan publik dalam penyediaan layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan.
Dari tabel dibawah, jelas terlihat betapa tingkat kenaikan anggaran sosial dari tahun ke tahun selalu jauh lebih kecil ketimbang besarnya anggaran yang harus disediakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga hutang.
Perbandingan Anggaran Sosial dan Utang Luar Negeri Tahun 2000-2002 (dalam juta rupiah) | ||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Anggaran Sosial (Kesehatan, pendidikan dan Pangan) | 24,385,200 | 24.222.699 | 26.977.500 | 27.000.000 |
Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang LN | 25,313,300 | 40.052.642 | 72.966.800 | 80,900.000 |
Sebaliknya, pemasukan dalam negeri ditumpukan pada peningkatan jumlah pemasukan dari sektor pajak akibat lambannya laju pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam skema efisiensi ini, perubahan mendasar terjadi dengan semakin kecilnya subsidi pada pelayanan dasar dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Perbandingan Subsidi Pemerintah dalam APBN 2003 dan 2004 (dalam triliun)
Kategori subsidi | 2001 Rp | 2002 Rp | 2003 Rp | 2004 Rp |
Pangan | 2.435 | 5.3 | 4.8 | 5.4 |
BBM | 66.3 | 30.4 | 13.6 | 12.7 |
Listrik | 4.110 | 4.2 | 4.5 | 3.4 |
Pupuk | Na | 1.2 | 1.3 | 0.95 |
Berbagai bentuk pelayanan dasar didorong untuk menjadi urusan privat lebih daripada sebagai layanan publik. Salah-satu yang mecolok adalah perkembangan di bidang kesehatan. Pada 1988, total RS swasta berkisar 289 buah, pada 1998 berkembang menjadi 589 RS atau naik hampir 100%. Sebaliknya, pada periode tahun yang sama, jumlah RS pemerintah hampir tidak mengalami penambahan.
Dalam tahun 2003, besarnya angka bunuh diri yang terjadi akibat ketidakmampuan ekonomi dan menanggung biaya kesehatan, secara jelas menunjukkan ketiadaan akses bagi penduduk miskin atas kesehatan. Dalam tahun 2003, setidaknya terdapat 76 kasus bunuh diri hanya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang sebagaian besar dilandasi ketidakmampuan ekonomi.